Ketok Palu 12 Tahun Penjara Akibat Korupsi, Gubernur Sultra Nur Alam Malah Ngeyel Ajukan Banding

Berita Aktual, Berita Nasional – Gubernur dari Sulawesi Tenggara (Sultra) yakni Nur Alam merasa tidak terima dan saat ini tengah mengajukan permohonan banding atas adanya vonis hukuman 12 tahun penjara yang diterimanya. Nur Alam secara sah terbukti bersalah telah melakukan korupsi dengan memberikan persetujuan berupa izin usaha dari pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan menerima gratifikasi yang ada.

“Saya menyatakan langsung banding. Semoga Yang Mulia dapat memahami rasa keadilan yang juga patut dipertimbangkan pada saya, seorang bagian dari aparatur negara yang dedikasikan diri buat bangsa dan negara,” tegas Nur Alam sewaktu tengah berada di dalam sidang yang ada di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta, pada Rabu (28/03/2018).

Adapun keputusan dari Nur Alam ini dalam mengajukan banding ternyata tanpa berkomunikasi dengan pihak penasihat hukum yang ada. Dan menurut Nur Alam, dirinya sama sekali tidak bersalah dalam kasus yang menerpanya tersebut.

“Meskipun dalam putusan kami dengar pembelaan karena ditolak. Tanpa konsultasi dengam penasihat karena saya merasa secara langsung, saya menyatakan untuk banding. Kemudian mohon maaf atas kesalahan ataupun kekurangan saya selama sidang Yang Mulia,” ungkap Nur Alam.

Kemudian dalam perkara ini, Nur Alam telah divonis 12 tahun penjara, dan dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar dan subsider enam bulan kurungan. Nur Alam juga terlibat korupsi dengan cara memberikan persetujuan yakni adanya izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) serta ada menerima gratifikasi.

Alhasil secara tidak langsung Nur Alam juga telah menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya sebagai Gubernur Sultra dalam pemberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Sehingga Nur Alam mengeluarkan surat Izin berupa Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi yang namanya IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Dan bukan hanya Nur Alam terbukti telah menerima gratifikasi yakni dengan total nominal USD 4.499.900 atau setara dengan Rp 40.268.792.850 saat menjabat sebagai seorang Gubernur Sulawesi Tengggara. Uang tersebut diterimanya dari Richcorp International Ltd. Uang dari gratifikasi itu juga diterima melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri.

Kini Nur Alam telah melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang adanya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan adanya UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana.

Selain itu, Nur Alam juga dikenakan Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang yang namanya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan adanya UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pidana.