Tanggapan Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf Perihal 7 Tuntutan Prabowo-Sandi

Berita Aktual, Berita Nasional – Tim hukum Prabowo-Sandi menggugat hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, seperti yang diketahui dalam hasil penetapan rekapitulasi suara Pilpres kemarin, Pasangan nomor urut 1 Jokowi – Ma’aruf menang atas pasangan nomor urut 2 Prabowo – Sandiaga 55.5% – 44.5%. Dengan kekalahan ini, pasangan nomor urut 2 melayangkan gugatan perihal adanya kecurangan. Tak hanya itu, tim kuasa hukum pasangan nomor urut 2 yang diketuai oleh Bambang Widjodjanto itu juga menuntut agar Pemilu ulang atau menjadikan Prabowo-Sandi sebagai Presiden atau Wakil Presiden terpilih.

Isi tuntutan yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi :

  1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  2. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan KPU Nomor987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
  3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’aruf terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.
  4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Ma’aruf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.
  5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.
  6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pentetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Atau :

  1. Memerintahkan Termohon (KPU-Red) untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanantkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

“Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),” ujar tim hukum Prabowo – Sandi.

Tuntutan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Prabowo-Sandi langsung mendapat respon dari Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Asrul Sani. Asrul menyatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi merupakan hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh MK.

Menurut pendapat Asrul (Minggu, 26/5) bahwa tim kuasa hukum pasangan nomor urut 2 tidak membaca bunyi pasal 475 UU No.7 Tahun 2017 dihubungkan dengan Pasal 8 Peraturan MK (PMK) No.4 Tahun 2018.

Pasal 475 UU No.7 Tahun 2017 berbunyi :

  1. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Preside, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
  2. Keberatan yang dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 8 Peraturan MK No. 4 Tahun 2018 berbunyi :

  1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :
  2. Nama dan alamaat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk Kependudukan Sesuai dengan KTP dan tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa Hukum
  3. Uraian yang jelas mengenai :
  • Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
  • Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon memuat penjelasan sebagai pasangan Capres dan Cawapres peserta Pemilu;
  • Tenggang waktu Permohonan memuat mejelaskan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1);
  • Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang sah yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  • Petitum, membuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
  1. Permohonan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti.
  2. Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaskud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 12 (dua belas) rangkap sesuai dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; b. 11 (sebelas) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a
  3. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.

Menurut Asrul, Teman teman advokad paslon no.2 memang tidak sempat UU Pemilu dan PMK nya. Atau memang tidak mau dan hanya ingin membuat sensasi saja dengan pentitum diskualifiasi paslon no. 1. Karena dalam berkas petitum yang diajukan Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi tidak menyebutkan berapa banyak seharusnya ia mendapatkan suara.