Persiapan Mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1 Dipastikan Molor

Berita Aktual, Berita Nasional – Bank Indonesia (BI) sempat menargetkan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah atau Rp 1.000 jadi Rp 1 bisa terlaksana pada tahun 2020 mendatang. Hal itu karena Gubernur BI saat itu menginginkan RUU redenominasi bisa diproses dengan cepat dalam prolegnas.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menerangkan, pada tahun 2017 bank sentral memang pernah memimpikan rencana redenominasi ini masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2018. Jika rancangan undang-undang (RUU) masuk di tahun 2018, maka proses redenominasi bisa berjalan pada 1 Januari 2020.

Akan tetapi sayangnya saat itu RUU redenominasi tidak masuk dalam prolegnas.

“Kala itu pada pelaporan tahun 2017 Gubernur BI Agus Martowardojo mau redenominasi masuk dalam prolegnas 2018, tetapi kan tidak masuk. Ya rencana redenominasi 2020 tidak jadi,” ucap Onny.

Onny menceritakan, hal ini karena dalam proses redenominasi membutuhkan Undang-undang (UU) sebagai landasan hukumnya. Sekarang ini kajian soal redenominasi juga masih dilakukan oleh BI agar semakin matang.

Menurut dia, bank sentral belum bisa memastikan kapan RUU redenominasi bakal masuk ke prolegnas di DPR RI.

“Untuk membuat undang-undangnya, kita juga perlu menunggu DPR nya dulu, kan pelantikan nanti bulan Oktober kan. Kalau bakal masuk prolegnas nanti kita informasikan. Intinya tahun 2020 itu belum jalan redenominasi,” ujar dia.

Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli rakyat melalui pemotongan nilai uang. Redenominasi biasanya dilakukan dalam keadaan ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Sedangkan sanering merupakan pemotongan uang dalam keadaan perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong cuma angka uangnya.

Dalam redenominasi, baik angka uang maupun barang, cuma dihilangkan beberapa jumlah nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi bakal menyederhanakan penulisan harga barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran (uang). Selanjutnya, hal ini bakal menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menyebabkan akibat negatif bagi perekonomian.