Diharapkan Independen Menteri Dari Kalangan Non Partai

Berita Aktual, Berita Nasional – Beban politik periode Presiden Joko Widodo tampaknya lebih sedikit mudah, pasalnya pada periode pertama Presiden Joko Widodo sudah berani mengisi kabinetnya dengan orang-orang profesional non parpol.

Pada periode pertama Jokowi dinilai mempunya beban politik seperti kemungkinan untuk diusungkan kembali menjadi presiden tahun 2019, dan beban memperoleh dukungan politik dari DPR agar agenda pemerintahannya lancar. Kini Jokowi hanya tinggal mempunyai beban dukungan politik dari DPR.

Dalam komposisi sekarang pemerintahan memerlukan sikap Presiden untuk lebih independenm karena ini adalah periode kedua dalam menjadi Presiden RI tahun 2019-2024. Pada periode pertama Jokowi sudah berani mengambil resiko dalam mengisi kabinetnya. Buktinya dari 20 nama menteri berasal dari kalangan profesional salah satunya Kementerian Keuangan, dan 14 menteri dari parpol. dan tidak diragukan mungkin ini bisa terjadi lagi.

“Saya rasa perlu minimal 50% kementerian disi oleh orang dari kalangan profesional, yakni kementerian yang terkait langsung dengan agenda presiden, contoh Kementerian Keuangan harus bisa dibebaskan dari beban politik. Kementerian terkait infrastruktur perlu orang profesional itu adalah eksekutor. Kalau mereka berasal dari parpol, bisa jadi parpol yang lain akan cemburu” ungkap Djayadi, Direktur Eskekutif Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC ).

Bagaimana cara Jokowi untuk mengatur parpol agar partai lain tidak merasa cemburu ? Jokowi dinilai perlu menjelaskan secara objektif bahwa dia harus menuntaskan kerjanya di periode kedua. Walau tak bisa dipungkiri bahwa dukungan parpol tidak bisa diabaikan karena tanpa ada dukungan parpol agenda presiden akan terhambat.