Adanya Peluang Dalam Pencabutan Perpres Reklamasi di Bali

Beritaaktual.net, Berita Nasional – Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan peluang untuk perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

Aturan yang telah terbit di masa akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengakomodasi adanya empat proyek reklamasi di Bali.

“Terbuka, adanya peluang untuk pencabutan Perpres 51/2014 terbuka. Apalagi jika misalnya salah satu argumentasi kalau Bali Selatan sangat dieksploitasi,” kata Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan..

Sejak ada nya kemunculannya, Abetnego menyebutkan Perpres 51/2014 itu dapat menimbulkan kontroversi karena adanya penolakan dari masyarakat yang tinggal di Bali. Suara masyarakat menginginkan pencabut aturan itu yang juga sudah sampai ke pemerintah pusat.

Namun Jokowi tak bisa langsung mencabut begitu saja aturan itu tanpa ada mempersiapkan aturan penggantinya. Menurutnya, pemerintah saat ini tak ingin ada kekosongan hukum.

Menurut Abetnego, salah satu alasan adanya perubahan aturan itu disebabkan karena membuka ruang kawasan Teluk Benoa yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang lebih besar.

Ia menyatakan bahwa KSP pernah mencoba mendiskusikan perubahan Perpres 51/2014 meskipun belum maksimal, Dan dari opsi tersebut muncul opsi untuk mengubah aturan tersebut dengan lebih fokus pada rehabilitasi.

Abetnego meminta kepada masyarakat Bali atau kelompok masyarakat sipil juga harus membantu dengan format pembangunan yang akan dibangun dikawasan tersebut.

KSP berencana untuk mengundang para pihak yang menolak keberadaan Perpres 51/2014 untuk melakukan pembahasan lebih detail soal tuntutan pencabutan aturan tersebut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mencoba untuk meminta pencabutan perpres itu karena berpotensi dalam konsentrasi massa di daerah pesisir Bali selatan.