Aksi Telanjang Ibu-ibu Tolak Adanya Pembangunan Wisata Di Kawasan Danau Toba

Beritaaktual.Net , Samosir– Sekelompok masyarakat di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, menggelar aksi penolakan pembangunan jalan ke The Kaldera Nomadic Escape Toba. Mayoritas massa adalah ibu-ibu. Aksi protes mereka digelar dua hari, sejak Kamis (12/09) hingga Jumat (14/09). Mereka protes karena pembangunan objek wisata The Kaldera yang digagas Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) merampas tanah adat seluas 271 hektare.

Pada aksi yang berlangsung Kamis (12/9), berakhir ricuh. Para pengunjuk rasa saling dorong dengan aparat keamanan yang saat itu sedang meratakan bangunan sekitar dengan menggunakan alat berat.

Karena aksi protes tak didengar, para ibu-ibu kemudian membuka baju. Mereka menuntut proses pembangunan kawasan wisata di tanah adat itu segera dihentikan.

“Mereka melakukan itu supaya pemerintah mendengarkan aspirasi mereka untuk menyelesaikan konflik yang ada sebelum menyelesaikan pembangunan. Ini kan ada konflik agraria di sini, konflik tanah,” ujar Delima dari Kelompok Studi Pengembangan dan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) yang mendampingi masyarakat Sigapiton, Sabtu (14/09).

Delima mengatakan selama ini pemerintah telah melakukan klaim hutan negara di atas tanah adat untuk pembangunan kawasan wisata Danau Toba. Masyarakat adat dalam dua tahun belakangan ini mengadukan hal tersebut.

“ Hari ini di hari ke 3 kita mengajak pemerintah agar duduk bersama menyelesaikan konflik ini. Jadi di hari kedua kita akan berdialog dengan BODT dan masyarakat meminta supaya aparat kepolisian, Satpol PP meninggalkan lokasi ini, masyarakat ingin berdialog dan menyampaikan tuntutannya,” ungkap Delima.

Terpisah Direktur Utama BODT Arie Prasetyo dalam keterangan persnya, mengatakan pembangunan infrastruktur di lahan zona otorita, memang mulai dilakukan Kamis (12/09) kemarin.

Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pendataan, verifikasi dan validasi tanaman milik masyarakat yang ada di atas lahan tersebut. Karena sebelumnya lahan ini merupakan lahan berstatus hutan yang sebagian dari itu ada juga yang ditanami tanaman budidaya milik masyarakat seperti kopi. Proses penghitungan jumlah tanaman untuk lahan 279 hektare telah dilakukan dan saat ini sedang tahap penilaian/appraisal oleh konsultan penilai publik,” jelasnya.

Sebelum dimulainya pembangunan ini, kata Arie, BOPDT bersama Pemerintah Kabupaten Toba Samosir telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Unjuk rasa sah-sah saja dilakukan sebagai bagian dari demokrasi. Tapi kami berharap dapat dilakukan dengan jalur yang benar. Kami mengimbau kepada masyarakat agar jangan mudah disusupi kepentingan yang kontraproduktif,” ujar Arie