Gara-gara Polemik Revisi KUHP, Para Turis Sudah Tidak Mau Wisata Ke Indonesia

Beritaaktual.Net,BALI– pariwisata Bali di tengah-tengah berurusan dengan berita buruk. Hal ini mengacu pada revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) sedang diperdebatkan akhir-akhir ini. Beberapa pihak menilai sejumlah pasal dalam beban hal RKUHP kontroversial. Salah satunya adalah Pasal perzinahan dianggap terlalu ke dalam lingkup pribadi masyarakat.

Pada artikel ini, itu akan menjadi masalah hukuman bagi pasangan yang belum menikah tetapi hidup bersama-sama terjebak. Tindakan tersebut dapat dilaporkan ke polisi dan pelaku bisa menghadapi denda hingga penjara.http://www.beritaaktual.net

Pasal perzinahan dalam Revisi KUHP ini ternyata membuat sejumlah turis asal Negeri Kangguru menjadi enggan berkunjung ke Bali. Seperti yang dikutip Beritaaktual.Net Senin (23/09) Para turis yang ingin menginap di hotel bali harus menunjukkan bukti surat resmi menikah jika tidak mempunyai surat-surat resmi turis tidak di perbolehkan untuk menginap dan jika ketahui akan di kenakan sanksi nya

Elizabeth Travers, salah satu pemilik restoran dan villa di Bali mengaku pihaknya sudah menerima banyak pembatalan dari turis Australia karena adanya wacana RKUHP tersebut.

“Ulasan ini belum terjadi, tapi aku sudah menerima sejumlah pembatalan. Salah satu klien saya mengatakan tidak lagi mereka percaya datang ke Bali karena mereka tidak menikah,” kata Travers.

Menurut Travers, jika RKHUP lolos, maka aturan tersebut justru akan membunuh pariwisata di Bali. “Saya telah berkecimpung di dunia pariwisata, mengalami dua kali pengeboman, berbagai bencana alam dan menurut saya jika pemerintah pusat menegakkan hukum seperti itu, industri pariwisata akan hancur dan memicu akhir kehidupan di Bali seperti yang kita tahu.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah meminta DPR untuk menunda pengesahan KUHP Revisi. Jokowi mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Jokowi mendengar keinginan berbagai kelompok yang menentang revisi KUHP.

“Setelah melihat masukan dari berbagai kelompok yang menentang sejumlah zat KUHP, sampai pada kesimpulan bahwa ada bahan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut,” ucap Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/09). Jokowi juga sedang memikirkan semua nya dengan matang-matang dan harus berpikir tentang dampak perekonomian indonesia,