Presiden Jokowi Menolak Persoalan Tuntutan Tentang Cabut UU KPK

Beritaaktual.Net,Jakarta– Presiden Joko Widodo untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan pemerintah yang akan diterbitkan sebagai pengganti hukum (Perppu) untuk mencabut Komisi Hukum Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi tuntutan Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah.

Adapun aspirasi mahasiswa terkait dengan sejumlah orang lain yang belum lulus tagihan, ikuti Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU.

http://www.beritaaktual.net

Jokowi menyerukan legalisasi KUHP, Bill Tanah, Bill Pertambangan, dan Bill koreksi tidak dibuat oleh Parlemen mandat ini hanya sampai 30 September

“Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan untuk UU tersebut saya sampaikan, agar sebaiknya masuk ke nanti, DPR RI (periode) berikutnya,” ujar Jokowi.

Saat ditanya apa yang membuatnya berbeda sikap antara RUU KPK dan RUU lainnya, Jokowi hanya menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat.

“Yang satu itu (KPK) inisiatif DPR. Ini (RUU lainnya) pemerintah aktif, karena memang disiapkan oleh pemerintah,” katanya.

Revisi UU KPK sebelumnya telah disahkan menjadi UU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna, pada Selasa (17/09/2019) 11.30 WIB.

Pengesahan tersebut membuat banyak menuai kritik dari masyarakat di karenakan di lakukan secara terburu-buru tanpa harus mikir panjang dan disiplin dan tidak ada menerima masukkan dari masyaraka. Sehingga bahwa banyak hal tersebut di kritik dengan secara keras oleh masyarakat indonesia.

Sejumlah pasal dalam UU KPK hasil revisi juga dinilai bisa melemahkan KPK. Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara, pegawai KPK yang berstatus ASN, dibentuknya dewan pengawas, penyadapan harus seizin dewan pengawas, hingga kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hampir semua pakar mengatakan bahwa Presiden Jokowi bisa membatalkan UU KPK tersebut walaupun sudah di sahkan dan sudah di menerbitkan Perppu indonesia.