Tunggak Iuran BPJS, Perpanjang SIM dan STNK Bisa Ditolak

Berita Aktual, Berita Nasional – Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013, disebutkan bahwa sanksi menunggak pembayaran iuran program jaminan sosial akan dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, Dua diantaranya
adalah tidak bisa mengakses perpanjang sim dan STNK.

Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013, disebutkan bahwa sanksi menunggak pembayaran iuran program jaminan sosial akan dikenai sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik, Dua diantaranya adalah tidak bisa mengakses perpanjang sim dan STNK

 

Berita Aktual – Beberapa tahun lalu< BPJS menjadi salah satu syarat untuk perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) pernah menjadi isu hangat. Tapi rupanya, aturan tersebut tidak diterapkan.

 

Kini isu tersebut kembali ramai diperbicarakan. Isu ini muncul sebagai buntu rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan.

 

Selain itu. melansir beritaaktual.net BPJS Kesehatan juga tengah menggodok aturan yang akan memberikan sanksi adminstratis kepada peserta yang menunggak iuran.

 

Direktur Utama BPJS. (Fachmi Idris) menjelasakan, automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untukmeninggkatkan kolektibilitas iuran BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)

“Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik. Selama ini sanksi ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena itu bukan wewenangnya BPJS ” Jelas Fachmi.

 

Sanksi tercantum Dalam PP:

Melalui Inpres itu, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki kepolisian, Direktorat jendral Kependudukan dan Cacatan Sipil, Badan pertahanan Negara, dan lain – lain.

 

Sehingga jika ada seseorang yang akan mengakses layanan publik seperti perpanjangan SIM namun masih menunggak iuran, Sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.

 

Sebenarnya, sanksi tersebut sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelengara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial.

 

Dalam Pasal 9 ayat 2 tertulis bahwa Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang, selain pemberi kerja, dan menerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosia meliput:

 

  1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  2. Surat Izin Mengemudi (SIM)
  3. Sertifikat Tanah
  4. Paspor
  5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)