Program Jokowi soal Rumah Murah Dibatasi Penyaluran KPR Bakal Lesu

Berita Aktual,  Berita Properti – Garut – Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan rumah khusus tukang cukur di Garut Bank lebih andalkan FLPP dibandingkan KPR non-subsidi, karena segmen menengah bawah atau MBR permintaannya cukup stabil dibandingkan kelas menengah ke atas,

Pertumbuhan penyaluran Kredit Perbankan diproyeksikan akan terus melorot pada tahun depan seiring dengan pembatasan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang hanya sebanyak 110.000 unit.

Baca Juga : Jokowi Terkejut Mendengar Harga Buah Buahan Yang Sangat Mahal Di Papua.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, kuota FLPP yang hanya sebanyak 110.000 unit pada 2020 akan mempengaruhi laju kredit perbankan khusunya KPR pada tahun depan.

Sebab, menurutnya banyak pengembang, debitur, maupun bank mempertimbangkan bantuan FLPP termasuk Subsidi Selisih Bunga (SSB).

“Bank lebih andalkan FLPP dibandingkan KPR non-subsidi, karena segmen menengah bawah atau MBR permintaannya cukup stabil dibandingkan kelas menengah ke atas,” kata Bhima, Jumat (01/11/2019).

Hingga kini KPR subsidi memang masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi dibanding jenis kredit lainnya. Namun, dengan jatah FLPP yang minim, tentu akan mengerem pertumbuhan KPR subsidi.

Bhima menilai langkah pemerintah yang membatasi FLPP dan menghapus skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) juga berbanding terbalik dengan target Program Sejuta Rumah yang pernah digadang-gadang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dirinya mengungkapkan meski akan ada Tapera, tetapi badan tersebut belum bisa bekerja maksimal pada tahun depan. Sehingga, realisasi Program Satu Juta Rumah dikhawatirkan tidak tercapai.

Sulit mengharapkan Tapera sepertinya. Saya kira masih andalan FLPP,” imbuhnya.

Jika dilihat berdasarkan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI), lanjut dia, sangat terbaca jelas bahwa kelas menengah atau optimismenya menurun. Sementara pengeluaran terbawah justru optimis.

“Jadi salah kalau FLPP justru dibatasi terlalu kecil. Ini tentu sangat berisiko dan dapat menghambat total growth KPR,” paparnya.

Baca Selanjutnya : Presiden Jokowi Pastikan Tak Ada Perppu KPK