Spanduk Besar Usut Pelanggar HAM Diadili Dibentangkan di Kampus Atmajaya

Berita Aktual, Berita Nasional – Jakarta – Spanduk besar minta usul pelanggaran HAM diadili dibentangkan di Gedung Atmajaya, Spanfuk besar ini untuk mengenang momen 21 tahun peristiwa Semanggi 1 yang termasuk kasus pelanggaran HAM berat.

Spanduk besar dipasang di puncak gedung Universitas Atmajaya. Semanggi Jakarta Foto-foto spanduk itu besar luas di media sosaial.
Salah satu fotonya diunggah oleh akun Twitter milik Executive Director SAFEnet Damar Juniarto pada Rabu (13/11/2019).

Baca Juga : Saking Keras Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan Membuat Lantai Bergetar

Beberapa Presiden lagi sampai pelanggaran HAM diadili? Sebuah pertanyaan untuk Nawacita dan pendukungnya. Dibentangkan di gedung Universitas Atmajaya. kampus Wawan anak bu Sumarsih korban Tragedi Semanggi 1 13 November 1998 tulis Damar Juniarto melalui Twitter.
terpampang jelas tulisan Beberapa Presiden lagi sampai pelanggaran HAM diadili di spanduk dengan latar belakang hitam.
Spanduk ini adalah wujud protes yang dilakukan oleh Front Aksi Mahasiswa Semanggi. (FAMSI) Mereka medesak pemerintah untuk mengusut tragedi Semanggi 1.

Dilansir dari Beritaaktual.net aksi FAMSI ini dilakukan untuk mengenang momen 21 tahun Peristiwa Semanggi 1 yang merupakan salah satu kasus Pelanggaran HAM berat pada masa Orde baru

Mereka bersama dengan keluarga korban Semanggi 1 serta Amnesty Intternasional Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Border Rakyat (BORAK) mendorong Presiden Joko Widodo dan jajaranya untuk segera malkukan menuntasan kasus Semanggi 1 yang selama ini tidak jelas nasibnya.

Selama Dua dekade peristiwa Semanggi 1 tidak ada kemajuan signifikan dalam penuntasan kasusnya, Terakhir 9 berkas penyelidikan Komnas HAM 2 dikembalikan oleh Jaksa Agung pada tanggal 27 November 2018.

Keputusan DPR Komisi 3 periode 2004 – 2009 menyatkan bahwa kasus Trisakti, Semanggi 1 dan semanggi 2 merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Mereka berpendapat peran DPR dalam Penuntasan kasus ini sangat penting.

Lewat aksi ini, FAMSI mendesak DPR periode 2019-2024 harus terus menggunakan kewenangannya untuk mengontrol kinerja pemerintah dalam konteks penuntasan kasus pelanggaran HAM berat.

Mereka juga mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin yang baru dilantik menarik pertanyaanya yang menyebut bahwa tidak adanya unsur pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 Sebab pertanyaan ST Burhanuddun itu mengacu pada rekomendasi DPR periode 1999-2004 yang sudah dianulir.

Baca Selanjutnya : Kaca Truk Pecah Batu Berserakan Pasca Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan