Kemenkeu Berikan Respon Mengenai BLT Untuk Pekerja Gaji di Bawah Rp.5 Juta

Berita Nasional – Kementrian Keuangan mengomentari tentang usulan program bantuan sosial tunai (BLT) untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp. 5 juta per bulan yang sempat beredar di masyarakat.

Wacana ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi virus corona atau covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan, rencana itu sebenarnya masih difinalisasi secara internal oleh pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Wacana ini muncul karena pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat untuk mempertahankan tingkat konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

“Ini akan menjadi ekspansi di luar penerima yang ada (bantuan sosial) untuk membantu daya beli masyarakat. Karena mereka terkena pandemi, tetapi di luar penerima bantuan sosial,” kata Yustinus, Selasa (4/8) .

“Jika orang miskin, kurang mampu, dan UMKM telah dialokasikan, rasanya baik bahwa mereka akan menjadi target berikutnya,” lanjut Yustinus.

Menurut berita yang beredar, nominal BLT yang akan diberikan adalah sekitar Rp. 600 ribu per pekerja per bulan. Namun, Yustinus tidak dapat mengkonfirmasi berita ini.

“Mengenai nominal dan berapa lama, masih difinalisasi,” katanya.

Pemerintah, lanjutnya, juga masih menyelesaikan target terkait untuk penerima BLT.

Meskipun telah ditargetkan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, namun tidak ada jumlah pasti seberapa banyak pekerja yang bisa mendapatkan bantuan ini.

Demikian juga, validitas data penerima yang sampai saat ini sedang dipersiapkan.

“Kemungkinan (penerima target dan validasi) menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia memastikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk wacana kebijakan baru ini. Rencananya, anggaran akan diambil dari alokasi dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pagu Rp.695 triliun.

“Anggaran siap masuk Rp.695 triliun,” tegasnya.

Jika disetujui, direncanakan bahwa kebijakan akan diluncurkan bulan ini atau bulan depan. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2020 dapat dipertahankan.

“Segera mungkin setelah administrasi selesai, seharusnya pada kuartal ketiga tahun 2020. Tetapi untuk targetnya mungkin bisa ditanyakan kepada Satuan Tugas,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah sudah memiliki beberapa program bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi di tengah pandemi korona, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan lain-lain.

Namun, program ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.