IPW: Masih Ada Belasan Anggota Polri Yang Ditahan Propam, Terkait LGBT Selain Brigjen E

Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Beritaaktual.Net Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tidak hanya Brigjen E yang terlibat kasus lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di lingkungan Polri. Neta mengatakan, masih ada puluhan anggota yang juga ditahan Propam karena terlibat kasus LGBT.

“Selama satu bulan pertama, Idham Azis menjadi Kapolri, mantan Kepala Bareskrim mencopot Brigjen E dari jabatannya di SDM Polri, jabatan yang mengatur mutasi di jajaran kepolisian. Setelah dicopot dari jabatannya, Brigjen E harus menjalni penahan dan pemeriksaan oleh Propam terkait isu LGBT. Bersama Brigjen E, Propam telah menahan puluhan anggota Polri lainnya terkait isu LGBT, ”kata Neta dalam keterangannya, Kamis (22/10/2020).

Neta mengatakan, hingga saat ini Polri baru menjelaskan kelanjutan kasus Brigjen E. Sementara itu, puluhan anggota LGBT lainnya belum jelas kelanjutannya.

“Namun hingga saat ini polisi baru menjelaskan kelanjutan kasus yang dialami Brigjen E. Sementara puluhan orang lainnya yang ditahan Propam bersamaan dengan Brigjen E belum dijelaskan nasibnya, apakah masih bertugas di Polri atau sudah dinonaktifkan, ”ujarnya.

Neta meminta Polri bersikap transparan terkait kasus LGBT. Menurut Neta, LGBT dianggap pelanggaran berdasarkan ketentuan di kepolisian.

“Polri perlu transparan dalam kasus LGBT ini, karena LGBT itu melanggar aturan kepolisian,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan bahwa Brigjen EP melanggar ketentuan terkait perbuatan tercela karena terlibat dalam kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). Akibat perbuatannya itu, Brigjen EP terpaksa mengikuti pembinaan mental selama satu bulan.

“Sudah wajib bagi pelaku untuk mengikuti pelatihan mental personality, psikiatri, religius, dan pengetahuan profesional selama satu bulan,” kata Karo Penmas, Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Awi mengatakan, Brigjen EP juga wajib meminta maaf secara lisan kepada pimpinan dan pihak-pihak yang dirugikan. Tak hanya itu, Brigjen EP juga dijatuhi sanksi penurunan pangkat selama 3 tahun.

Lalu kewajiban bagi pelaku untuk meminta maaf secara lisan di depan sidang KKEP atau kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak yang dirugikan. Akhirnya yang bersangkutan dipindahkan ke jabatan lain yang bersifat demosi selama 3 tahun, “katanya.