Agus Rahardjo Menjawab Tuduhan Fahri Hamzah

agus-rahardjo-menjawab-tuduhan-fahri-hamzah

Berita Aktual, Berita Nasional Ketua KPK Agus Rahardjo menyanggah tuduhan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia meyakinkan dianya tak pernah turut lakukan lobi-lobi proyek e-KTP pada saat masihlah menjabat kepala Instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Layanan Pemerintah (LKPP).

Agus juga menyatakan tak ada perseteruan kebutuhan dalam pengusutan masalah korupsi e-KTP yang dikerjakan KPK.

” Bila saya umpamanya butuh di panggil ke pengadilan, saya siap memberi kesaksian. Ini semua telah di pengadilan, ya mari kita tunjukkan di pengadilan, ” ucap Agus di Jakarta.

” Saya pesan begini, setiap saat ada tersangka masalah korupsi kok dibelain. Itu juga mungkin saja tidak pas, ya. Jadi mari kita bangsa serta negara ini berbarengan, ya korupsi mesti kita menghilangkan dari negara kita lah. Jadi langkah KPK janganlah dihalangi seperti itu, ” lanjut Agus.

Agus mengakui tak pernah melobi untuk memenangkan satu proyek. Ia mengakui tak tahu jumlah perserta konsorsium yang turut dalam proyek e-KTP.

Selebihnya, Agus malas memberi komentar lebih jauh. Terutama masalah ini sudah masuk kedalam pengadilan.

Fahri terlebih dulu menuduh Agus pernah melobi beberapa petinggi di Kementerian Dalam Negeri supaya satu diantara konsorsium dimenangkan. Fahri mengakui tahu hal semacam ini dari Petinggi Kemendagri yang telah memberi kesaksian pada KPK.

” Bahkan juga ada pernyataan yang meneror, bila bukanlah (konsorsium) itu yang menang bakal tidak berhasil. Agus yang ngomong demikian, ” ucap Fahri.

Fahri mempertanyakan mengapa kesaksian yang telah didapatkan dari petinggi Kemendagri itu tak dimasukkan kedalam dakwaan masalah korupsi e-KTP yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Fahri menilainya, perseteruan kebutuhan Agus Rahardjo dalam masalah korupsi e-KTP ini sangatlah kentara. Oleh karenanya, Fahri menuntut supaya Agus selekasnya mundur dari KPK.

Diluar itu, Fahri juga mengusulkan hak angket masalah e-KTP di DPR untuk menyelidiki ketidakberesan dalam pengusutan masalah e-KTP ini.

” Dengan cara etik dia telah tidak bisa ada disitu, ” ucapnya.
Dalam dakwaan masalah korupsi e-KTP, banyak pihak yang dimaksud terima dana hasil korupsi e-KTP tahun 2011-2012.

Korupsi berlangsung mulai sejak proyek itu dalam rencana dan melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Tubuh Usaha Punya Negara, serta swasta. Sampai sekarang ini, baru ada dua terdakwa dalam masalah itu, yaitu bekas mantan Direktur Pengelola Info Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, serta bekas Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil, Irman.

Tersangka Baru

Menyangkut tersangka baru dalam masalah korupsi proyek pengadaan e-KTP, Agus menyebutkan akan ada tersangka baru.
” Tentu ada, ” kata Agus.

Tetapi, Agus tak menerangkan lebih jauh apakah tersangka baru datang dari pihak pemerintah, legislatif, atau pihak swasta. Penetapan tersangka, lanjut dia, menanti sistem penyelidikan.

Dalam peluang itu, Agus menyatakan KPK bakal mengusut selesai masalah korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp 2, 3 triliun. Tetapi, penuntasan masalah tidak bisa jalan dengan cepat.

” Beberapa pimpinan (KPK) menginginkan ini selesai. Meskipun ini selesainya seperti dijelaskan dari pertama, ini bukanlah lari periode pendek, ini yaitu maraton, ” ucap Agus.

Febri mengatakan, dari koordinasi yang sudah dilakukan KPK bahwa pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan dalam 90 hari kerja ke depan. “Jadi, 90 hari kerja ke depan mulai dari pembacaan dakwaan, kami akan hadirkan total 133 saksi pada persidangan,” tuturnya.

Menurut Febri, KPK akan mendalami beberapa fakta yang memang sudah dimunculkan dalam dakwaan dan informasi lain yang diharapkan bisa selesai dalam waktu 90 hari kerja. (tribunnews/yurike budiman/erik/theresia felisiani)
” Jadi bila Tuhan berikanlah izin, memberi panduan, kami bakal selesaikan masalah ini dalam sekejap seperti yang diinginkan beberapa orang, ” tutur dia.

KPK sudah lakukan mencegah ke luar negeri pada lima orang berkaitan masalah korupsi e-KTP. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, KPK sudah kirim surat pada Imigrasi pada akhir September 2016, untuk memohon dikerjakan mencegah pada beberapa orang yang disangka ikut serta masalah e-KTP.

Mencegah itu sepanjang enam bln. mulai sejak tanggal itu.

” Terkecuali dua orang tersangka, kami minta tiga orang yang lain juga dihindari, yakni Isnu Edhi Wijaya, Anang Sugiana, serta Andi Agustinus, ” kata Febri.

Menurut Febri, beberapa saksi yang dihindari pasti lantaran diperlukan keterangannya pada penyidikan itu waktu itu. Isnu Edhi Wijaya di ketahui sebagai Ketua Konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI), Anang Sugiana sebagai Direktur Paling utama PT Quadra Solution, serta Andi Agustinus sebagai penyedia barang/layanan pada Kemendagri.

Berkaitan persidangan masalah korupsi e-KTP, KPK dijadwalkan mendatangkan delapan saksi dalam sidang ke-2 pada Kamis (16/3), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

” Kami masihlah menanti gelar (perkara), ” ucap Agus.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts