Ajukan Keberatan Atas Tindak Korupsi E-KTP, Apa Yang Memberatkan Tuntutan Irman dan Sugiharto?

Ajukan keberatan Atas Tindak Korupsi E-KTP, Apa Yang Memberatkan Tuntutan Irman dan Sugiharto?

Berita Aktual, Berita Nasional – Budaya korupsi tidak boleh dibiarkan merajarela, apabila tidak segera ditangani secara cepat maka oknum yang melakukan hal tercela tersebut akan bebas berkeliaran dan melakukan perbuatannya kembali selama Korupsi yang dilakukannya tidak diketahui pihak manapun.

Sama halnya dengan kasus dari Irman dan juga Sugiharto yang kini harus merasakan vonis tuntutan perihal kasuk E-KTP. Berdasarkan tuntutan dari pihak JPU KPK, Irman telah dituntut hukuman dengan 7 tahun penjara sedangkan untuk Sugiharto lebih ringan 2 tahun yakni 5 tahun hukuman penjara.

Tuntutan hukuman yang dibacakan oleh pihak pengadilan ternyata tidak serta merta bisa langsung diterima oleh salah satunya yakni Irman. Menurutnya hal tersebut tidak beralasan karena dana tersebut juga telah dikembalikan kepada pihak KPK. Dengan demikian bisa dipastikan Irman akan melakukan pengajuan keberatan dalam sidang pembelaan nantinya.

Melihat hal tersebut lantas yang menjadi pertanyaan sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Irman dan Sugiharto hingga tuntutan mereka menjadi berat? Seyogyanya ada banyak hal yang menjadikan hukuman kedua terdakwa menjadi berat dikarenakan secara keseluruhannya masih banyak masyarakat yang hingga kini masih belum memiliki KTP Elektronik atau yang biasa disebut E-KTP akibat ulah mereka.

“Ada hal-hal khusus yang saat ini memberatkan hukuman mereka karena dengan adanya perbuatan dari para terdakwa yang diketahui tidak serta merta mendukung Pemerintah dalam menggalakan aksi pemberantasan korupsi, padahal sudah diketahui oleh terdakwa bila korupsi merupakan hal yang anti untuk dilakukan. Selain itu ada banyak masyarakat yang masih banyak tidak memiliki E-KTP atau KTP-Elektronik, bukan hanya itu saja dampaknnya juga masih belum berakhir dan masih dirasakan hingga saat ini, karena setelah dilakukannya pendataan lebih lanjut banyak keluhan dari pihak masyarakat yang menyampaikan masih belum mempunyai KTP, ucap Jaksa Irene Putri saat membacakan tuntutan di PN Tipikor Jakarta Pusat, pada Kamis (22/06/2017).

kemudian, pihak JPU juga menilai bila terdakwa Irman yang memiliki andil besar dan otoritas, tidak melakukan pencegahan kepada terdakwa Sugiharto selaku bawahannya di Kemendagri. Akibatnya, kedua terdakwa diyakini telah merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar terkait proyek e-KTP.

Sedangkan untuk hal yang meringankan adalah kedua terdakwa berterus terang ketika bersaksi didalam persidangan dan kedua terdakwa masih belum pernah dihukum sebelummnya kemudian didalam persidangan juga merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, ungkap Irene.

Berdasarkan hasil fakta persidangan, Jaksa menilai bila Irman dan Sugiharto telah terbukti secara resmi melakukan tindakan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

Irman, yang merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri diketahui telah menerima sejumlah uang dari proyek e-KTP sejumlah US$ 573, Rp 2,2 juga, dan SGD 6.000. Sementara untuk Sugiharto sebagai mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemendagri terbukti menerima uang sejumlah US$ 450 ribu dan Rp 460 juta, ucap jaksa.

Terkait diluar itu Irman mengaku telah mengembalikan dana yang berasal dari proyek e-KTP berupa sejumlah uang dengan total US$ 300 ribu dan Rp 50 juta. Sedangkan Sugiharto mengembalikan uang Rp 270 juta dan satu buah mobil Honda Jazz kepada pihak KPK.

Related posts