Aksi 212 Cara Untuk Menjatuhkan Ahok

aksi-212-cara-untuk-menjatuhkan-ahok

Berita Aktual, Berita Nasional Jakarta kembali bakal riuh hari ini. Massa dari ormas Islam direncanakan mengadakan tindakan 212 atau 21 Februari 2017 di lokasi Gedung DPR Jakarta. Aktivitas yang digagas oleh Komunitas Umat Islam (FUI) ini bakal diawali saat pagi hari sampai petang.

” Acaranya pagi jam 08. 00 WIB. Bila tuntutan kita telah dipenuhi, Zuhur juga telah usai. Namun bila belum, kami bakal tindakan sesuai sama ketentuan yang berlaku, yakni jam 18. 00 WIB, ” tutur Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath.

Dalam tindakan 212 itu, ucap dia, terdapat banyak masukan yang bakal disuarakan. FUI memohon DPR sebagai instansi legislatif sekalian pengawas supaya menghimpit pemerintah untuk melakukan ketetapan yang telah berlaku dalam undang-undang.

” Tuntutan minimum dua, berkaitan masalah penistaan agama kita minta terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok supaya ditahan. Lalu kita minta pada Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) selekasnya memberhentikan Ahok, lantaran statusnya sebagai terdakwa, ” tutur dia.

” Kita juga minta pada DPR supaya memohon pada penegak hukum untuk menyetop kriminalisasi pada ulama, ” ucap Khaththath.

Berkaitan dengan peserta tindakan, dia mengungkap jumlah itu diperkirakan bakal sama juga dengan aktivitas yang berjalan pada 11 Februari 2017 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Saat itu, massa dari semua daerah, yang sejumlah sekitaran 5 ribu orang berkumpul sampai meluber keluar dari masjid.

” Estimasi (peserta) kita berharap sama juga dengan aktivitas di Istiqlal. Sekitaran 5 beberapa ribu peserta. Beberapa peserta kelak dari Jakarta. Namun daerah juga telah ada konfirmasi, seperti dari Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera, ” terang dia.

Khaththath mengharapkan pihak DPR bisa terima perwakilan ormas untuk dengarkan masukan mereka. Sebab, DPR adalah instansi perwakilan dari rakyat.

” Kita minta DPR apapun, siapa juga di DPR terutama beberapa pimpinan untuk terima wakil dari beberapa pengunjuk rasa. Lantaran kita datang ke wakil rakyat, salurannya kesana agar tak jadi anarkisme, ” kata dia.

Khaththath mengharapkan DPR supaya bisa memfasilitasi pengunjuk rasa dalam tindakan 212 yang tengah menuntut keadilan. Hingga sila ke lima dalam pancasila itu bisa dirasa oleh semua orang-orang Indonesia.

Ada Muatan Politik

Sesaat Koordinator Tindakan 212 Jilid II Bernard Abdul Jabbar menyampaikan, tindakan diprediksikan akan di hadiri 10 ribu massa dari beragam daerah di Indonesia.

Walau satu diantara tuntutannya memohon supaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diberhentikan sesaat, Bernard meyakinkan tindakan itu tak ada muatan politik.

” Ini tak ada hubungan dengan Pilkada DKI, lantaran yang ada bukan sekedar dari Jakarta saja, namun dari luar Jakarta banyak juga, ” tutur Bernard di Gedung Paling utama Polda Metro Jaya, Senin 20 Februari 2017.

Bernard meneruskan, pihaknya telah menghadapi hal semacam itu dengan memberi arahan pada beberapa oratornya pada tindakan 212. Meski, pihaknya tak dapat menanggung jika kelak ada orator yang keceplosan menyinggung masalah Pilkada DKI putaran ke-2.

” Kita tak dapat melarang juga. Namun kami telah tujukan, ini yang kelak disampaikan. Yang tentu kita bakal seleksi siapa-siapa yang bakal jadi orator, ” papar dia.

Dia juga meyakinkan, unjuk rasa yang dikerjakan di depan Gedung DPR/MPR kelak berjalan damai. Sebagai koordinator tindakan, dia juga sudah membuat korlap di semasing ormas untuk hindari beberapa hal yg tidak dikehendaki.

” Kalau ini tindakan damai, tak benar kita menginginkan menempati serta kuasai Gedung DPR, karenanya tempat tinggal kita, ” ucap Bernard.

Bernard menyampaikan, pihaknya bakal semaksimal mungkin saja hindari kericuhan waktu tindakan 212. FUI prinsip bakal melindungi keamanan serta ketertiban sepanjang tindakan berjalan.

Meski jika ada pihak-pihak yang tidak menghiraukan prinsip ini, Bernard menyerahkan hal semacam itu ke petugas kepolisian.

” Kami minta polisi menindak sesuai sama prosedur yang ada. Kami tidak menginginkan ada grup yang menghancurkan acara besok, ” tegas Bernard.

Bernard juga berjanji akan tidak tutup Jalan Gatot Subroto yang ada di depan Gedung DPR-MPR. ” Kelak jalur busway kita bakal buka, tidak bakal kita isi, ” tutur Bernard.

Bernard meyakinkan, tak ada massa tindakan 212 yang masuk ke jalan tol. Bila ruas jalan yang ada di depan Gedung DPR-MPR tidak dapat menyimpan massa, beberapa demonstran bakal melebar ke arah Slipi serta Semanggi.

” Kita juga tidak mungkin saja bakal naik ke atas pagar tol, kita telah melarang. Bila meluber itu bakal ke Semanggi serta Slipi, itu kita prinsip, telah briefing. Bila juga ada, itu provokator, ” kata dia.

Rizieq Shihab Hadir

Agenda yang digagas oleh Komunitas Umat Islam (FUI) itu direncanakan bakal di hadiri oleh beberapa kiai serta habib. Lalu apakah Pimpinan Front Pembala Islam (FPI) Rizieq Shihab bakal menghadiri tindakan itu?

” Untuk Habib (Rizieq Shihab) dapat ya dapat tak (ada), ” tutur juru bicara FPI Slamet Maarif.

Tetapi demikian, dia menyatakan tidak ada pemaksaan untuk beberapa laskar FPI dalam ikuti aktivitas itu. Mereka bebas dalam menanggapi agenda itu.

” Untuk simpatisan serta angota FPI untuk yang ingin turut kami persilakan. Lantaran sisi dari hak warga negara, ” tutur dia.

Dalam tindakan 212, terdapat banyak masukan yang bakal disuarakan. FUI memohon DPR sebagai instansi legislatif sekalian pengawas supaya menghimpit pemerintah lakukan apa yang telah jadi ketetapan dalam undang-undang.

” Tuntutan minimum dua, berkaitan masalah penistaan agama kita minta terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok supaya ditahan. Lalu kita minta pada Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) selekasnya memberhentikan Ahok, lantaran statusnya sebagai terdakwa, ” tutur ujar Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath.

Polisi Persilakan Aksi

Polda Metro Jaya mempersilakan tindakan 212 atau pada 21 Februari 2017 di Gedung DPR/MPR. Tindakan itu gagasannya bakal diikuti 10 ribu massa dari Komunitas Umat Islam (FUI) serta telah di tandatangani Bernard Abdul Jawa barat sebagai pemimpin tindakan.

” Massa sekitaran 10 ribu, di suratnya. Jadi pihak Polda Metro Jaya bakal mempersiapkan sebagian personel untuk mengamankan, ” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono waktu di konfirmasi, Minggu, 19 Februari 2017.

Personel yang bakal di turunkan mengamankan tindakan 212, ia mengungkap, adalah paduan dari kepolisian serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).

” Personelnya banyaklah, sama TNI juga paduan. Kita bakal komunikasikan. Arahnya ke mana yang dituju, kita bakal bicarakan, ” kata dia.

Menurut Argo, dianya tidak melarang perwakilan tindakan kelak bakal berjumpa dengan anggota DPR. Selama ini, ia masihlah belum dapat menerangkan lebih jauh berkaitan tindakan itu.

” Maka dari itu ingin kita komunikasikan. Bila kami kan sifatnya cuma memberi keamanan saja. Bila ingin ketemu pimpinan dewan itu hak mereka. Kita cuma mengamankan aktivitas itu (tindakan 212), ” kata Argo.

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah terima surat pemberitahuan gagasan tindakan 21 Februari atau Tindakan 212. Polisi mengimbau massa tindakan tak Salat Subuh di masjid Kompleks DPR/MPR.

Argumennya, kata Iriawan, lantaran cemas jumlah massa yang membludak serta masjid yg tidak dapat menyimpan beberapa jemaah. Gagasannya tindakan bakal diawali dengan subuh berjamaah.

Bekas Kepala Divisi Hukum Polri ini, pihaknya telah terima pemberitahuan dari sebagian elemen orang-orang berkaitan tindakan besok.

” Kami telah buat persiapan pengamanannya, baik di titik kumpul ataupun di DPR-MPR, ” kata Iriawan.

Kepala Divisi Jalinan Orang-orang Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengimbau, pada orang-orang, supaya tak lakukan kekerasan berbentuk apa pun waktu tindakan 212 berjalan.

Dia juga mempersilakan massa unjuk rasa untuk mengemukakan masukan serta pendapat, sekalian menyiapkan perwakilan jika di terima untuk berjumpa deretan legislatif DPR RI.

” Terkait itu banyak pula content provokatif di sosial media. Kami mengharapkan orang-orang tak dipengaruhi dengan info yg tidak benar, ” terang dia.

Dia juga memohon massa tindakan 212 untuk tetaplah menjunjung tinggi hukum negara berkaitan unjuk rasa. Jangan pernah juga hal itu hingga mengorbankan hak dari warga yang lain yg tidak turut berdemonstrasi.

” Nanti orang-orang yang turut mengkoordinir sebaiknya unjuk rasa besok (tindakan 212) tetaplah memprioritaskan hukum terkait dengan penyampaian pendapat di depan umum, ” tutur Boy.

Boy menyampaikan bila nanti tindakan 212 jadi tindakan yang provokatif serta anarkistis, jadi beberapa koordinator mesti bertanggungjawab atas aksi beberapa peserta tindakan itu.

” Bakal disuruhi pertanggungjawaban dengan cara hukum oleh petugas. Kami berikan, kami ingatkan semua msyarakat yang di ajak mesti siap melakukan tindakan damai, ” ucap dia.

Massa tindakan 212 juga disuruh supaya menaati ketentuan berunjuk rasa sesuai sama undang-undang yang berlaku. Juga jangan pernah mengorbankan kebutuhan warga yang lain yg tidak turut berdemonstrasi.

” Janganlah unjuk rasa dikerjakan dengan bentuk pemaksaan kehendak. Kita negara yang berdasar pada hukum. Jadi saluran hukum itu yang perlu kita gunakan, ” terang Boy.

Sikap Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo pilih tidak berkomentar berkaitan tindakan 212 atau 21 Februari.

” Saya tidak komentar itu, bila masalah bebrapa tindakan, ” ucap dia, di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin 20 Februari 2017.

Waktu di tanya, apakah tindakan 212 terkait dengan mengajukan hak angket oleh beberapa fraksi di DPR, berkaitan masalah Ahok? Tjahjo malah menyerahkan seutuhnya pada parlemen.

” Itu masalah rumah tangga DPR. Pemerintah tak memiliki hak berkomentar, ” kata dia.

Politikus senior PDIP itu juga, juga malas berspekulasi, berkaitan hak angket Ahok, yang dinilai lebih merasa situasi politiknya dari pada penegakan ketentuan.

” Silahkan bertanya DPR, saya pemerintah tak memiliki hak berkomentar, ” tandas Tjahjo.

Ketentuan Mendagri Tjahjo Kumolo yg tidak memberhentikan sesaat Ahok mengundang reaksi dari DPR. Sejumlah empat fraksi di DPR mengusulkan digulirkannya hak angket.

Waktu usulan hak angket berkaitan Ahok diberikan pada pimpinan DPR, pada Senin 13 Februari tempo hari, jumlah anggota yang membubuhkan sinyal tangan sejumlah 90 orang.

Mendagri memohon fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Walau pernah tidak diterima, Tjahjo mengakui sudah memperoleh fatwa atau pandangan hukum dari MA.

Pada 14 Februari minggu lantas itu, Tjahjo mengungkap, ia bicara segera dengan Ketua MA Hatta Ali. Ia menyampaikan, hari ini pihaknya sudah terima fatwa MA.

” Telah. Telah saya terima, ” kata Tjahjo.

Tentang isi fatwa MA berkaitan status Gubernur Ahok, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini malas mengungkap.

” Ya surat MA itu rahasia, ” ungkap Tjahjo.

Terlebih dulu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali menyampaikan, permasalahan pemberhentian Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta sesungguhnya dapat dikerjakan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Walau menurut Hatta, pihaknya telah terima surat yang sudah diserahkan oleh Kemendagri untuk memohon pertimbangan MA masalah masalah Ahok.

” Hingga saat ini suratnya belum saya baca, seyogyanya persoalan ini Ahok rapat dibicarakan dibagian hukum mereka, ” ucap Hatta di Gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa 14 Februari 2017.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts