Buni Yani Jalani Persidangan, Ahok Kembali Tidak Ikut Campur

Buni Yani Jalani Persidangan, Ahok Kembali Tidak Ikut Campur

Berita Aktual, Berita Nasional – Salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama ataupun Ahok diketahui kembali tidak hadir dalam sidang kesembilan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang saat ini menjerat Buni Yani.

“Sesuai dengan keinginan dari pihak majelis agar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk kembali dihadirkan sebagai saksi fakta, namun seperti yang dikethaui dari yang bersangkutan membuat surat, sama halnya juga dari Lapas Cipinang yang tidak memberikan izin dengan alasan tertentu,” ungkap Andi M Taufik selaku jaksa penuntut umum (JPU) di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (15/08/2017).

Walaupun demikian, JPU mengatakan bila Ahok meminta agar kesaksiannya dibacakan dalam persidangan.

“Dari saksi Basuki memohon agar tetap dibacakan keterangannya. Kami bermohon kiranya agar keterangan saksi yakni Basuki dibacakan karena setelah membaca berkas perkara, sudah disumpah di depan penyidik,”ucap Andi.

Terkait akan hal tersebut, Ketua Majelis Hakim yakni M Sapto telah menerima surat pernyataan dari JPU dan akhirnya memperbolehkan agar kesaksian dari Ahok dibacakan.

Seperti yang diketahui bila sewaktu persidangan pekan lalu, Ahok juga tidak hadir di persidangan dan Hakim M Sapto meminta agar pihak JPU kembali memanggil yang bersangkutan untuk hadir sebagai saksi fakta.

Namun menurut penilaian dari Andi sendiri sebenarnya merasa Ahok tidak perlu wajib hadir. Hal ini karena dirinya bukan merupakan saksi kunci. “Menurut saya, cukup dibacakan saja keterangan Pak Basuki, karena sudah disumpah sesuai dengan pasal 162 ayat 2, saya kira sama saja nilainya,” tandas Andi, pada Senin (14/08/2017).

Buni Yani dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto pasal 45 ayat 2 Undang Undang ITE. Adapun ancaman hukuman untuk pasal 28 ayat 2, yaitu maksimal 6 tahun penjara dan atau denda maksimal Rp 1 miliar.

Related posts