DRP Lembanga Yang Paling Korup Di Indonesia pada Tahun 2016

dpr-lembanga-yang-paling-korup-di-indonesia-pada-tahun-2016

Berita Aktual, Berita Nasional – Global Corruption Barometer lakukan survey atas kemampuan bebrapa instansi negara di Indonesia. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI jadi instansi terkorup di Indonesia pada tahun 2016.

Hasil survey ini terkonfirmasi dengan adanya banyak masalah korupsi, seperti pengadaan ktp elektronik yang disangka juga melibatkan anggota DPR.

Keyakinan orang-orang pada kemampuan pemberantasan korupsi bertambah walau persepsi pada tindak pidana korupsi juga bertambah.

Global Corruption Barometer (GCB) adalah potret kemampuan pemberantasan korupsi berdasar pada persepsi serta pengalaman orang-orang di negara masing- masing.

Survey GCB dikerjakan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2015-Januari 2017 pada 22. 000 responden.

Untuk Indonesia, survey berjalan 26 April-27 Juni 2016 dengan 1. 000 responden di 31 propinsi.

Hasil survey itu, untuk Indonesia, DPR dikira paling korup.

” Penilaian ini berkelanjutan, sekurang-kurangnya sepanjang tiga tahun paling akhir, ” kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko.

Hasil survey itu terkonfirmasi diantaranya karenanya ada beberapa anggota DPR yang ikut serta dalam masalah korupsi.

Salah nya ialah masalah pengadaan KTP elektronik (KTP-el) tahun biaya 2011-2012 yang sedianya bakal disidangkan.

Terlebih dulu, pada tahun 2016, beberapa anggota DPR juga diolah hukum lantaran terima suap berkaitan proyek infrastruktur di Maluku.

Beberapa anggota DPR itu, yang beberapa salah satunya lantas diberhentikan oleh partainya sebagai anggota legislatif serta anggota partai, yaitu Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, serta Musa Zainuddin.

Tahun 2013, beberapa anggota legislatif juga diolah hukum lantaran masalah korupsi pembangunan proyek pembangunan kompleks berolahraga terpadu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Terkecuali DPR masihlah dinilai sebagai instansi terkorup, hasil survey GCB 2017 tunjukkan, tingkat keyakinan umum pada langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi meraih 65 %.

Capaian ini naik penting dibanding GCB 2013, dimana cuma 16 % orang-orang yang berasumsi pemberantasan korupsi di Indonesia cukup baik.

” Ada keyakinan orang-orang pada pemberantasan korupsi jadi modal pemerintah. Mengenai banyak anggota legislatif yang korup, ini dapat jadi panduan utama KPK untuk konsentrasi di korupsi politik dalam pemberantasan, ” tutur Ade Irawan, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK senantiasa berusaha menegakkan hukum, terutama untuk masalah korupsi besar. ” KPK bekerja berdasar pada kenyataan serta bukti-bukti tindak pidana korupsi, ” katanya.

Eksekutif

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mulai bicara tentang hasil survey yang meletakkan instansi legislatif yang di pimpinnya sebagai sarang koruptor. Fadli mengakui belum tahu langkah survey itu dikerjakan.

” Saya belum saksikan juga sejauh mana bagaimana dia lakukan survey apakah dia cuma lewat berita-berita yang ada di media atau memanglah lakukan satu sistem investigasi hingga system serta mekanisme yang ada didalam bebrapa instansi itu, ” kata Fadli Zon.

Fadli menyampaikan potensi paling besar korupsi ada di eksekutif. Sebab instansi itu mempunyai hak pemakaian biaya. Sedang, DPR tak akan ikuti sistem biaya di unit tiga.

Politikus Gerindra itu menjelaskan DPR cuma memberi kuasa pada pemerintah sebagai pemakai biaya. DPR, kata Fadli, tak tahu pemakaian biaya pemerintah dengan cara detail.

” Potensi paling besar yaitu di instansi yang mempunyai biaya yang besar yakni di eskekutif bukanlah legislatif, ” kata Fadli.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts