Fadli Zon ” Ahok Siap Di Dieksekusi Karena Kena Dua Pasal

fadli-zon-ahok-siap-di-dieksekusi-karena-kena-dua-pasal

Berita Aktual, Berita Nasional Hak angket berkaitan status Basuki Tjahaja Purnama dengan kata lain Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta selalu bergulir di DPR RI.

DPR RI bakal mengeksekusi hak angket yang di kenal dengan ‘Ahok Gate’ itu baru pada saat sidang tanggal 15 Maret 2017 kelak.

Beberapa fraksi pengusul bakal ajukan kajian hak angket ini pada sidang paripurna penutupan saat sidang yang bakal berjalan.

” Sebagai usulan, suratnya telah masuk ke pimpinan serta telah melanjutkan untuk dibacakan di paripurna paling dekat. Sekalian di paripurna paling akhir saat sidang ini, ” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Kompleks Parlemen, Senayan.

” Penyikapannya dapat di saat sidang mendatang, ” paparnya.
Sejumlah 93 anggota DPR RI dari empat fraksi telah di tandatangani usulan hak angket itu.

Jumlah itu, kata Fadli, tidak jadi tambah lantaran telah penuhi prasyarat mengajukan hak angket.

” Tetap masih lantaran telah cukup. Telah kian lebih cukup. Empat fraksi ada 93 orang bila tak salah. Bukanlah seperti petisi, ” tutur Politisi Partai Gerindra itu.

Usulan hak angket nampak sesudah Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI selesai saat cuti kampanye.

Sesudah diprotes, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lalu memohon fatwa pada Mahkamah Agung (MA) untuk memperjelas ketetapan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Ketua MA Hatta Ali menyampaikan, seyogianya hal semacam itu tak membutuhkan fatwa MA.
Masalah itu dapat dikerjakan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasar pada Pasal 83 UU mengenai Pemda, kepala daerah sebagai terdakwa mesti diberhentikan sesaat.

Tetapi, pemberhentian disamping itu berlaku bila ancaman hukuman yang menerpa kepala daerah diatas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana pada keamanan negara, serta/atau perbuatan lain yang bisa memecah iris Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dua Pasal

Dakwaan Ahok terbagi dalam dua pasal alternatif, yakni Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Disamping itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Oleh karenanya, Kemendagri bakal terlebih dulu menanti tuntutan jaksa, pasal mana yang bakal dipakai. Tjahjo akan tidak merubah keputusannya.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts