Fadli Zon Kritik Dukungan Kebijakan Presiden Jokowi Yang Menyetujui Perppu Pembubaran Ormas Radikal

Fadli Zon Kritik Dukungan Kebijakan Presiden Jokowi Yang Menyetujui Perppu Pembubaran Ormas Radikal

Berita Aktual, Berita Nasional – Mendengar adanya kebijakan yang telah diumumkan dari pihak pemerintah melalui Menkopolhukan Wiranto, saat ini salah satu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni Fadli Zon tampaknya tidak habis pikir. Dirinya mulai mengkritisi adanya kebijakan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai Pembubaran dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Radikal Anti-Pancasila.

Berdasarkan penuturan dari Fadli Zon bahwa undang-undang yang ada saat ini yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakaran yang mengatur keberadaan ormas dengan mengikuti asas Pancasila. Hal yang ada pada undang-undang tersebut, menurut pendapat Fadli telah diatur prosedur pembubaran ormas yakni dengan teguran dan diputuskan melalui pengadilan.

“Terkait dengan adanya organisasi yang tidak menurut terhadap UU itu semua ada prosedurnya tidak bisa asal sembarang diputuskan, seperti misalnya teguran pertama dan harus diputuskan nantinya melalui pengadilan,” ungkap Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/07/2017).

Selain itu Fadli juga menilai bila Perppu Pembubaran Ormas Radikal yang akan segera diumumkan oleh Menko Polhukam Wiranto tersebut terkesan sangat memaksakan diri dan belum tentu mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Nah perlu diketahui kita ini kan sudah namanya memilih jalan demokrasi, ya sudah menjadi keharusan kita harus melalui jalan yang sesuai dengan demokratis. Hak dimana untuk tetap berserikat, berkumpul, itu semua dijamin oleh konstitusi kita. Bukan hanya saja UU, tetapi konstitusi kita. Jangan nantinya gara-gara masalah seperti ini menjadi mencederai satu sama lain dan akhirnya bertentangan dengan konstitusi kita,” ungkap Fadli.

Bukan hanya itu saja, Waketum Partai Gerindra tersebut juga beranggapan bahwa dengan adanya pembubaran ormas tanpa melalui proses peradilan yang sehat merupakan suatu keputusan yang mundur.

“Jadi ini ya jangan sampai kita mengarah pada kediktatoran yang baru. Semua itu tentunya memiliki tahapa yang perlu dilewati baik itu prosedur persidangan, pengadilan, enggak boleh asal itu namanya dibubarkan begitu saja,” tandasnya.

Related posts