Fahri Hamzah ” Ada 2 Alasan Dari Kami Tentang Hak Angket Ahok “

Berita Aktual, Berita Nasional Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan rapat paripurna hari ini, bakal membacakan surat usulan hak angket berkaitan penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

Tetapi, Fahri belum bisa memperkirakan dinamika hak angket Ahok. Sebab, paripurna kali ini dapat sekalian tutup Saat Persidangan III Tahun Sidang 2016-2017 serta reses DPR sepanjang lebih kurang dua minggu.

” Kita tidak paham dinamika anggota ya, anggota serta fraksinya semasing penuh dinamika. Apakah tetaplah jadi tambah, menyusut, keputusannya di paripurna, ” ucap Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

” Jadi kita saksikan saja dinamikanya pascareses dua minggu itu. Apakah tetaplah jadi tambah atau menyusut, ” dia meneruskan.

Fahri menerangkan, aktifnya Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta jadi ranah DPR ada dua argumen. Pertama, pengaktifan Ahok menyebabkan kontra lantaran banyak pihak yang berasumsi statusnya saat ini terdakwa sidang sangkaan penistaan agama. Ke-2, Ahok diaktifkan kembali waktu tengah saat kampanye Pilkada DKI 2017.

” Masalahnya yang aktifkan gubernur itu Presiden. Ke-2, domainnya UU bukanlah Perda (Ketentuan Daerah). Bila DPRD baru domainnya Perda. Bila UU yang disangka dilanggar, jadi penyelidikan angket oleh DPR, ” kata dia.

Menurut Fahri, jangan pernah ada pandangan lantaran permasalahan Pilkada DKI 2017, hak angket Ahok jadi ranah nasional. Semuanya daerah mempunyai hak sama dalam perlakuan tiap-tiap permasalahan di DPR.

” Saya senantiasa ingatkan Pilkada berlangsung di 101 daerah. Kita tak bisa kehilangan mata pandang selalu untuk melihat bhineka kebangsaan dari Sabang hingga Merauke, serta di semua Indonesia. Tidah cuma Jakarta yang utama, namun semuanya utama, ” kata dia.

” Ada sejenis kezaliman lantaran Jakarta sangat over coverage. Seakan Indonesia cuma Jakarta. Telah duit konsentrasinya di Jakarta, berita Jakarta, aktornya Jakarta. Indonesia sangat luas bila cuma disederhanakan jadi Jakarta, ” Fahri menandaskan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR pada Rabu 22 Februari tempo hari. Dia menyebutkan bakal memohon fatwa dari Mahkamah Agung (MA) tentang status Ahok sesuai sama Pasal 83 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014.

Pasal 83 ayat (1) UU Nomer 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah berbunyi : Kepala daerah serta/atau wakil kepala daerah diberhentikan sesaat tanpa ada lewat usulan DPRD lantaran didakwa lakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana pada keamanan negara, serta/atau perbuatan lain yang bisa memecah iris Negara Kesatuan Republik Indonesia.

” Oleh lantaran permasalahan Mendagri atau fatwa serta lantaran telah ada tuntutan dsb, jadi MA tidak bisa memberi pendapat hukum. Pada akhirnya, Ayah Presiden memerintahkan ke saya, diskusikan ke rekan-rekan DPR, umpamanya terdakwa. Lantaran implikasi, seseorang terdakwa belum hukum tetaplah, terdakwa dapat bebas, terkecuali masalah KPK tuh atau korupsi tentu 5 tahun lebih. Sepengetahuan tak ada yang bebas, ” Tjahjo menuturkan.

Sesaat, MA pada Selasa 19 Februari lantas menyebutkan akan tidak keluarkan fatwa untuk menafsirkan Pasal 83 UU Pemerintah Daerah. MA beralasan tidak mau memengaruhi independensi pengadilan, lantaran telah ada pihak yang menuntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tentang status Ahok yg tidak tidak diaktifkan dari jabatan gubernur.

Terlebih dulu, empat fraksi di DPR resmi menyerahkan usulan hak angket berkaitan penonaktifan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Hak Angket Ahok diserahkan lantaran status Ahok sebagai terdakwa serta tengah melakukan sidang masalah sangkaan penistaan agama. Ke empat fraksi itu yaitu PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, serta PAN.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts