Jakarta Menunggu Realisasi Janji Anies Soal Dp Rumah 0 Persen

jakarta-menunggu-realisasi-janji-anies-soal-dp-rumah-0-persen

Berita Aktual, Berita Nasional – Pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta versus kalkulasi cepat (quick count) Anies Baswedan- Sandiaga Uno disuruh selekasnya mewujudkan janjinya di bidang perumahan semasa kampanye.

Program paling utama Anies-Sandi dalam bidang perumahan yaitu duit muka atau down payment (DP) 0 Rupiah yang begitu ditunggu-tunggu seluruh warga DKI Jakarta.

Bahkan juga, Dosen Grup Ketrampilan Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Rencana serta Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Tehnologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar menilainya program itu sudah menyebabkan harapan besar untuk orang-orang tak dapat untuk dapat mempunyai tempat tinggal.

” Pasangan ini sejatinya sudah berikan harapan untuk orang-orang kelompok bawah dalam penuhi keperluan rumah murah serta layak huni. Oleh karenanya, mereka mesti menepati harapan itu, ” .

Untuk mengingatkan umum bakal janji Anies-Sandi berkaitan program DP 0 Rupiah, KompasProperti kembali menuturkan apa serta bagaimana program itu.

Inti dari program itu seperti yang dijelaskan Anies-Sandi dengan cara berkali-kali yaitu Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menanggulangi cost DP pembelian tempat tinggal dengan prasyarat harga nya optimal Rp 350 juta.

” Bila harga tempat tinggal Rp 350 juta jadi orang-orang DKI Jakarta mesti bayar DP Rp 52 juta serta itu yang ingin kami menghilangkan, kami ringankan, ” kata Anies.

Didalam website jakartamajubersama. com diterangkan siapapun penerima faedah program DP 0 rupiah itu, yaitu warga DKI Jakarta kelas menengah bawah dengan pendapatan keseluruhan meraih sekitaran Rp 7 juta per bln. serta belum mempunyai tempat tinggal atau property sendiri.

Termasuk juga dalam kelompok ini yaitu beberapa pekerja informal yg tidak bankable lantaran pendapatannya tidak menentu seperti beberapa pekerja resmi.

Program DP 0 rupiah ini dapat diutamakan untuk orang-orang yang sudah jadi warga DKI Jakarta dalam kurun saat spesifik umpamanya lima tahun dengan dibuktikan mulai sejak kepemilikan KTP DKI.

Property yang di tawarkan dalam program DP 0 Rupiah ini yaitu tempat tinggal vertikal simpel atau tempat tinggal susun (rusun) subsidi pemerintah dengan harga hingga sekitaran Rp 350 juta.

Ilustrasi atau skema yang dicontohkan dalam website itu yaitu dengan pokok utang tanah serta bangunan sebesar Rp 350 juta jadi dalam kondisi normal customer mesti membayar DP 15 % dari itu sekitaran Rp 53 juta.

” Hal semacam ini pasti memberatkan. Dengan hal tersebut, DP itu tak perlu dipenuhi oleh customer, tetapi “ditalangi” oleh pemprov serta customer melunasinya dalam angsurannya, ” tulisnya.

Tetapi, prasyarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sarana itu yaitu salah satunya warga DKI Jakarta, credit untuk tempat tinggal pertama, serta dipakai sebagai tempat tinggal.

Customer terdaftar sepanjang enam bln. paling akhir sudah menabung sebesar Rp 2, 3 juta per bulannya di Bank DKI. Ini untuk menunjukkan bila customer dapat membayar angsuran serta sekalian dapat juga membayar Rp 2, 3 juta saat ikuti program.

Prasyarat paling akhir yaitu menyertakan bukti pendapatan untuk customer dari kelompok pekerja resmi serta menyertakan info pendapatan yang di tandatangani lurah untuk pekerja informal.

” Apabila lolos penilaian, customer mencicil sebesar Rp 2, 3 juta, sepanjang 20 tahun dengan anggapan bunga bank 5 % untuk FLPP atau tempat tinggal subsidi, “

Strategi

Anies-Sandi juga sadar dengan semua resiko yang dapat nampak dalam program DP 0 Rupiah.

Oleh karenanya, dia juga sudah menuturkan bebrapa kiat apa yang akan dipakai untuk sekurang-kurangnya tetaplah melindungi supaya program itu dapat selalu jalan.

Pertama, bekerja sama juga dengan perusahaan penjaminan seperti Askrindo serta atau Jamkrindo untuk penjaminan KPR.

” Pemprov DKI membayar premi penjaminan atas KPR yang disubsidi atau sebagai program Pemprov DKI. Lewat kebijakan ini jadi bank penyalur bakal terbantu serta kurangi resiko kerugian dalam menyalurkan KPR DP 0 rupiah, ” lebih Anies-Sandi di website itu.

Lalu yang ke-2, membuat Tubuh Service Umum (BLU) Pengelola Perumahan Rakyat Pemprov DKI dengan pekerjaan mengelola perumahan dalam program-program Pemprov DKI.

BLU itu mempunyai empat manfaat, yaitu mengadakan perumahan rakyat untuk penuhi keperluan bidang perumahan DKI Jakarta terlebih tempat tinggal susun.

Lalu, mempermudah warga yang memiliki tempat tinggal program Pemprov DKI Jakarta untuk jual tempat tinggalnya.

Anies memperkirakan hal semacam itu mungkin berlangsung lantaran ada penambahan skala hidup serta menambahnya anggota keluarga hingga menginginkan mempunyai rumah tambah baik lagi.

Selanjutnya bertindak sebagai pengelola aset berupa tempat tinggal saat berlangsung kegagalan pembayaran yang dikerjakan oleh yang memiliki.

” Ke empat yaitu jual atau menyewakan aset berupa tempat tinggal dibawah pengelolaan BLU, ” sebut mereka.

Target

Satu hal yang butuh orang-orang DKI Jakarta cermati yaitu tujuan Anies-Sandi dalam pemenuhan tempat tinggal dalam program DP 0 Rupiah.

Sekarang ini, berdasar pada data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, backlog atau kekurangan tempat tinggal di Jakarta meraih 1, 3 juta unit (rumah tangga).

Itu artinya, bila dipukul rata DP tempat tinggal yaitu Rp 52 juta seperti dimaksud Anies, jadi alokasi APBD yang perlu digelontorkan Pemprov DKI Jakarta sejumlah Rp 67, 6 triliun.

Sebagai info, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang sudah disahkan meraih Rp 70, 191 triliun.

Ini artinya hampir 96, 5 % APBD DKI Jakarta terserap untuk DP Tempat tinggal. Bila di buat lebih kecil lagi, jadi angka backlog itu dapat dibagi lima tahun kepemimpinan gubernur di DKI Jakarta.

Untuk dapat kurangi backlog itu, tiap-tiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta harus menyubsidi 260. 000 unit tempat tinggal dengan alokasi dana meraih Rp 13, 52 triliun atau sekitaran 19, 26 % dari APBD 2017 DKI Jakarta.

Tetapi, di website jakartamajubersama. com, Anies-Sandi mengasumsikan untuk kurangi backlog 300. 000 unit tempat tinggal saja hingga targetnya per tahun sejumlah 50. 000 keluarga atau individu DKI Jakarta.

Begitu, Pemprov DKI bakal keluarkan cost atau menalangi DP sejumlah : 50. 000 unit x Rp 52 juta (besaran DP untuk property seharga Rp 350 juta) = Rp 2, 6 trilliun atau lebih kurang 4 % dari APBD DKI sekarang ini.

Selanjutnya dalam website itu diterangkan, bila penyaluran subsidi program DP 0 rupiah itu dikerjakan tiap-tiap tahun  jadi dalam lima tahun backlog perumahan di Jakarta menyusut dari sekitaran 300. 000 unit jadi 50. 000 unit saja atau menyusut 83 %.

Dengan kata lain, program DP 0 Rupiah belum dapat di pastikan menjawab atau menyingkirkan backlog tempat tinggal di DKI Jakarta.

Diluar itu, Jehansyah juga menilainya program DP 0 Rupiah tak dan merta dapat jadi jawaban atas semuanya persoalan bidang tempat tinggal serta perumahan di Jakarta.

Pasalnya, DP 0 % yaitu untuk tempat tinggal komersial dengan skema tempat tinggal punya.

Sesaat, yang butuh diperkembang yaitu macam pilihan tempat tinggal, baik tempat tinggal umum serta tempat tinggal swadaya dengan skema tempat tinggal sewa ataupun hak gunakan periode panjang.

Jadi butuh rencana pengaturan bantaran sungai Jakarta dengan cara komprehensif. Bagaimana membenahi kampung kumuh, bagaimana memukimkan kembali, dan penyediaan lokasi baru serta tempat tinggal susun sewa (rusunawa) baru.

Karenanya, kata Jehansyah, Anies-Sandi butuh selekasnya mempersiapkan program-program perumahan serta permukiman yang komprehensif serta terpadu.

Tak sebatas lihat permasalahan ini dengan jalan keluar pembiayaan DP 0 %. Anies-Sandi mesti dapat mendatangkan keterpaduan antar-sektor seperti permukiman
pertanahan serta pengairan, ataupun keterpaduan antar-tingkatan Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI serta pemerintah pusat.

Diluar itu Anies-Sandi butuh selekasnya mempersiapkan kemampuan organ-organ Pemprov DKI untuk mengadakan program yang komprehensif serta terpadu dengan cara profesional.

Jakarta butuh mempunyai instansi seperti Housing and Development Board (HDB), serta Urban Redevelopment Authority (URA) yang jalan di Singapura.

” Ke-2 instansi pemerintah ini di kenal begitu profesional serta bekerja dengan dedikasi yang tinggi untuk kota-kota yang berkepanjangan, ” ucap dia.

Jadi, kata Jehansyah, DP 0 % semestinya tak jadikan sebagai program paling utama, tetapi dipakai bila dibutuhkan saja.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts