Jokowi Sangat Kecewa pada Kasus Korupsi E-KTP

jokowi-sangat-kecewa-pada-kasus-korupsi-e-ktp

Berita Aktual, Berita Nasional Presiden Jokowi menyesalkan masalah sangkaan korupsi e-KTP. Dia menilainya, masalah korupsi e-KTP adalah permasalahan besar yang dihadapi pemerintah sekarang ini.

Menurut Jokowi, apabila penyelenggaraan proyek itu mulai sejak awal dikerjakan dengan benar, ia meyakini faedahnya bakal begitu dirasa orang-orang ataupun pemerintah.
Akan tetapi, yang berlangsung sekarang ini, proyek sejumlah Rp 5, 9 triliun itu malah terhalang lantaran ada sangkaan korupsi. ” Saat ini jadi bubrah (berantakan) semuanya dikarenakan biaya dikorup, ” ucap Jokowi.

Dia juga menyampaikan, pascaterbongkarnya masalah korupsi e-KTP, Kementerian Dalam Negeri saat ini beberapa sangsi untuk menyelesaikan aplikasi e-KTP ke orang-orang. Perihal ini pula yang juga jadi permasalahan.

” Ini ada juga masalah. Kita mesti buka juga, kan? Lantaran ada permasalahan e-KTP ini, hingga di Kemendagri saat ini semua beberapa sangsi, resah lakukan suatu hal, lantaran juga takut, ” tutur Jokowi.

Jokowi Minta Maaf Blangko Kosong

Sekarang ini, kata Jokowi, ada 32 orang dari Kementerian Dalam Negeri yang di check KPK berulang-kali.

” Jadi bila ada kekurangan blangko, permasalahan kendala itu imbas dari masalah e-KTP. Jadi kita minta maaf bila masihlah ada masalah seperti itu, ” tutur dia.

” Lantaran memanglah harusnya perlengkapannya kan crek rampung, crek rampung. Habisnya Rp 6 triliun, jadinya cuma KTP yang dulunya kertas saat ini plastik cuma itu saja. Systemnya belum benar, ” tutur Jokowi.

Berkaitan sistem hukum yang sekarang ini masihlah berjalan serta sudah masuk saat persidangan, Jokowi meyakini KPK sebagai pihak yang mengatasi masalah itu, bisa melakukan tindakan adil.

” Jadi saya menginginkan ini diolah yang benar serta saya meyakini KPK melakukan tindakan profesional pada masalah ini, ” kata dia.

Tentang ada penyebutan beberapa nama, seperti nama Menkumham Yasonna Laoly, yang disangka turut terima aliran dana masalah e-KTP, Jokowi malas menjawabnya. Ia mengakui seutuhnya menyerahkan sistem hukum ditangan KPK.

” Azas praduga tidak bersalah. Telah, serahkan ke KPK, ” ucap Presiden Jokowi.

Yasonna sudah menyanggah turut nikmati aliran dana korupsi e-KTP.

” Sebagai partai oposisi kita tak turut cawe-cawe masalah e-KTP. Dalam kajian program serta biaya, Fraksi PDI Perjuangan begitu gawat, ” kata Yasonna pada Liputan6. com, Kamis 9 Maret 2017.

Oleh karenanya, Yasonna menyatakan pihaknya tak ikut serta sekalipun dalam bebrapa untuk fulus proyek (masalah e-KTP) yang menggunakan nyaris Rp 6 triliun atau Rp 5, 9 triliun.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menyebutkan sangkaan masalah korupsi e-KTP ini termasuk juga besar. Lantaran, kata dia, kerugian sampai kian lebih Rp 2 triliun.

” Saya saksikan dari nilai proyek ini termasuk juga besar. Bisa disebut terbesar lantaran kerugian negara hingga Rp 2, 3 triliun, ” ucap Tama dalam satu diskusi di lokasi Cikini, Jakarta, Sabtu 11 Maret 2017.

Diluar itu, lanjutnya, masalah e-KTP ini melibatkan 2 bangunan besar. Keduanya yaitu instansi eksekutif serta legislatif.

” Bila dengan kaitan masalah e-KTP ada dua bangunan besar yakni instansi eksekutif serta legislatif. Nah kita masihlah menanti apa yang dibuktikan oleh KPK, ” ucap dia.

Tindakan Tegas

Menteri Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) Rini Soemarno bakal memberhentikan direksi perusahaan BUMN yang dapat dibuktikan ikut serta korupsi e-KTP. Sekarang ini masalah itu masuk step persidangan.

Rini menyampaikan, dari info yang diperoleh‎, pihak perusahaan BUMN yang terduga ikut serta masalah korupsi e-KTP ada yang masihlah menjabat sebagai direksi serta ada yang telah tak menjabat.

” Yang saat ini terdapat banyak ada pula yang tak akan (menjabat), di situ ada pula masihlah (menjabat), ” kata Rini, di Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Rini meneruskan, dianya bakal memanggil direksi perusahaan BUMN yang disangka ikut serta dalam masalah korupsi e-KTP. Bila penyidikan dapat dibuktikan direksi itu lakukan praktek korupsi, dia tak segan mengambil aksi mencopot jabatan direksi itu.

Rini menjelaskan, aksi untuk pelaku korupsi di deretan BUMN mesti keras, lantaran ‎tidak searah dengan tatanan pemerintah yang baik. Tak ada alternatif lain, terkecuali lakukan pemecatan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengharapkan, beberapa nama rekanan separtainya yang dimaksud dalam dakwaan masalah sangkaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP tak betul-betul ikut serta. Menurutnya, PDIP tak memberi ruangan untuk beberapa koruptor.

” (Bila dapat dibuktikan korupsi) yang tentu segera dipecat. Ke-2, tak ada pertolongan hukum untuk mereka, ” ucap Arteria dalam satu diskusi di lokasi Cikini.

Sekurang-kurangnya, ada empat kader PDIP yang dijelaskan namanya dalam dakwaan masalah e-KTP yakni Yasonna Laoly, Olly Dondokambey, Arif Wibowo, serta Ganjar Pranowo. Menurut Arteria, mereka telah disuruhkan klarifikasinya.

” Kami bakal berikan dengan cara yuridis lantaran ini di sampaikan dengan cara yuridis oleh KPK lewat surat dakwaan, ” ucap Arteria.

Ganjar Pranowo yang pernah di check pada 7 Desember 2016 menyanggah ikut terima aliran uang dari kajian proyek e-KTP. Hal semacam itu juga jadi sisi yang di tanyakan oleh penyidik KPK dalam kontrol itu.

” Saya yakinkan saya tak terima, ” kata Ganjar waktu dihubungi dari Jakarta, Rabu, 8 Maret 2017.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, yang di check pada 26 Januari 2017 juga menyanggahnya. Demikian pula Yasonna Laoly serta Arif Wibowo.

Blangko e-KTP Kosong

Di banyak daerah, blangko e-KTP masihlah kosong. Tidak cuma di Nusa Tenggara Barat (NTB), sejumlah 120 ribu warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang sudah rekam data E-KTP mulai sejak Agustus 2016 silam belum juga terima kartu jati diri mereka.

Pemicunya, mulai sejak rekam data itu blangko pembuatan E-KTP dari pemerintah pusat sudah habis serta hingga saat ini belum juga tiba di Kabupaten Malang.

Kepala Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kabupaten Malang, Purnadi, memprediksi blangko baru bakal tiba ke daerah pada April yang akan datang. Waktu itu juga E-KTP untuk warga baru dapat diciptakan serta diberikan.

” Infonya di pusat barusan ada pemenang lelang blangko itu. Bila benar, bln. depan E-KTP baru dapat diberikan ke warga, ” kata Purnadi di Malang, Jumat, 10 Maret 2017.

Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil juga berikan surat info pada mereka yang telah rekam data. Manfaatnya, supaya warga tidak terhalang servicenya karena waktu mengurusi administrasi belum dapat tunjukkan fisik E-KTP walau telah rekam data.

” Ini kan juga masalah dengan cara nasional. Walau belum bisa E-KTP lantaran blangko habis, yang telah rekam data automatis telah masuk ke data nasional, ” papar Purnadi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meyakinkan blangko e-KTP telah mulai dapat didistribusikan pertengahan Maret ini.

” Saya minta maaf kekosongan blangko ini berlangsung lantaran 2 x tidak berhasil lelang. Insya Allah 20-an Maret 2017 telah mulai dapat distribusi, ” ucap Direktur Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat di konfirmasi, Jumat 10 Maret 2017.

Zudan menyebutkan, distribusi blangko e-KTP bakal dikerjakan ke beberapa lokasi, termasuk juga DKI Jakarta.

” Untuk DKI Jakarta kita prioritaskan. Kita cukup, lantaran kebutuhannya 4, 5 juta. Blangko kita ada 7 juta, ” ungkap Zudan.

Disamping itu, kian lebih 150 ribu warga pemohon e-KTP di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah harus juga bersabar untuk cetak e-KTP.

Blanko E-KTP di Dinas Kependudukan serta Pecatatan Sipil (Disdukcapil) Pemkab Brebes kosong mulai sejak September 2016.

Bekas Penasihat KPK Abdullah Hehamahua memohon Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hentikan sesaat proses proyek e-KTP.

” Baiknya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hentikan sesaat pencetakan serta pengadaan blangko e-KTP, lantaran tentang e-KTP tengah diolah lantaran ada sangkaan kerugian negara atas aktivitas itu, ” tutur dia.

Abdullah menyampaikan Kemendagri butuh bekerjasama dengan pihak atau lembaga lain tentang database harus e-KTP.

Menurutnya, hingga sekarang ini database untuk harus e-KTP belum final atau belum bisa jadikan patokan pengadaan blangko pembuatan serta perekaman e-KTP. Karenanya, Kemendagri butuh lakukan perbaikan data base jumlah harus e-KTP dengan bekerjasama berbarengan lembaga yang lain.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts