Ketimpangan Jumlah Produksi dan Kebutuhan Tidak Berimbang , Kemenko Akan Segera Atasi Kelangkaan Garam

Ketimpangan Jumlah Produksi dan Kebutuhan Tidak Berimbang , Kemenko Akan Segera Atasi Kelangkaan Garam

Berita Aktual, Berita Nasional – Indonesia merupakan negara kepulauan dimana faktanya masuk dalam negara produsen garam. Namun kendati demikian, ketimpangan antara jumlah produksi garam nasional dan juga kebutuhan akan garam masih belum berimbang.

Terkait akan hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yakni Agung Kuswandono menjelaskan bila salah satu solusi dalam memenuhi produksi garam nasional adalah mengenai ekstensifikasi tambak garam.

Selama ini, produksi garam dari rakyat sangatlah tergantung dengan faktor cuaca. Apabila cuaca di sentra produksi garam tersebut sedang mengalami curah hujan tinggi, maka produksi garam akan tersendat. Dan jika hal tersebut terus berlangsung, maka akan berakibat pada terjadinya penurunan produksi dan juga bahkan terjadinya kelangkaan garam secara nasional.

“Di tahun 2015, mayoritas daerah yang adalah sentra produksi garam mengalami musim kemarau sehingga produksi garam menjadi melimpah. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 intensitas hujan tinggi sehingga produksi garam mulai anjlok,” ungkap Agung dalam keterangan tertulisnya, pada Sabtu (05/08/2017).

Impor garam tentunya selalu menjadi salah satu alternatif yang menjadi solusi temporer untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Namun, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum kebijakan impor garam tersebut dilakukan. Diantaranya yaitu memantau jumlah ketersediaan garam nasional.

“Impor dilakukan saat kebutuhan garam nasional sudah tidak terpenuhi. Garam nasional awalnya diproduksi oleh rakyat, petambak garam. Nah terkadang masalahnya, garam tersebut ditimbun di gudang mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan pemerintah tidak dapat memonitor secara langsung jumlah garam yang ada di rakyat,” ungkap dirinya.

Selain itu Agung juga melanjutkan, garam yang diimpor merupakan garam industri, bukan garam konsumsi. Selain itu, pihak yang terlibat didalam kebijakan impor garam adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Perindustrian.

“Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2016, yang memberikan rekomendasi impor garam konsumsi adalah Menteri KKP. Sedangkan, untuk impor garam industri dimintakan pertimbangannya dari Menteri Perindustrian oleh Menteri Perdagangan,” ucapnya.

Namun kendati demikian, masalah yang timbul dari pembagian pemberian rekomendasi impor garam adalah masih berbedanya data produksi garam antara pihak kementerian dan juga lembaga. Oleh sebab itu, Kemenko Maritim telah meminta pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendata jumlah produksi garam serta penyusunan neraca garam nasional.

“Nantinya, untuk pihak Kemenko Maritim menghimbau agar kementerian dan juga lembaga terkait dapat menggunakan data dari BPS untuk mengetahui jumlah produksi garam. Namun sebelum data BPS terkumpul semua, Kemenko Maritim menghimbau agar pihak kementerian dan lembaga terkait dapat melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu,” ungkap Agung.

Untuk dapat mengatasi kelangkaan garam dalam jangka panjang, saat ini pihak pemerintah sedang mengupayakan diri dalam penambahan jumlah lahan garam di seluruh Indonesia. Sehingga daerah-daerah yang mempunyai tambak garam, nantinya dapat menyangga produksi garam nasional.

“Saat ini, produsen garam nasional tersebar di Jawa Timur, Pantai Utara Jawa Tengah, dan beberapa titik yang ada di Sumatera. Dalam rangka ekstensifikasinya,pemerintah sedang berupaya dalam mengembangkan tambak garam di Bipolo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain di NTT, pengembangan tambak garam juga dilakukan di Bima dan juga Jeneponto,” ucap Agung.

Related posts