Minta Bantuan Jokowi Bekukan KPK, Fahri Hamzah Kebakaran Jenggot Namanya Masuk Dalam Kasus Suap

Minta Bantuan Jokowi Bekukan KPK, Fahri Hamzah Kebakaran Jenggot Namanya Masuk Dalam Kasus Suap

Berita Aktual, Berita Nasional – Untuk saat ini tampkanya Ketua DPR Fahri Hamzah seakan gelisah dan terlihat marah ketika namanyamuncul dalam persidangan kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Pada awalnya, pihak anggota auditor VII BPK yakni Eddy Moelyadi menyatakan DPR diberikan penilaian atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar Fahri Hamzah dan juga mantan Ketua DPR yakni Ade Komarudin tidak marah. Selain itu, MPR juga diberikan penilaian opini WTP.

Hal ini pun terungkap ketika jaksa dari KPK membacakan mengenai berita acara pemeriksaan (BAP) Eddy Moelyadi yang mana dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam sidang dengan terdakwa mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan juga Kabag Tata Usaha dan Keuangan Irjen Kemendes Jarot Budi Prabowo.

Setelah namanya disebutkan di dalam sidang, Fahri Hamzah pun langsung melempar pernyataan secara tertulis. Sebagai politikus yang telah dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini terlihat bgitu emosional dan akhirnya meluapkan kemarahannya. Tentunya tanpa tanggung- tanggung, Fahri pun meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah atas Pengganti Undang-undang (Perppu) didalam membekukan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya mengimbau agar Presiden Joko Widodo sebagai selalu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk membuat Perppu dalam menghentikan KPK sementara Pansus angket KPK di DPR belum mencapai kesimpulan,” ungkap Fahri melalui keterangan tertulisnya saat itu, pada Rabu (27/09/2017).

Kemudian Fahri sendiri juga ikut menuding bila Jaksa KPK telah berupaya dalam mengarahkan Eddy agar untuk menyebut namanya dan juga Ade Komarudin dalam persidangan. Selain itu menurutnya pihak KPK disebut pula olehnya telah terlalu gamblang dalam memberikan pertanyaan kepada saksi ataupun tersangka terkait mengenai hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkara yang ada.

Tentunya setiap arahan pertanyaan itu, sering kali dilakukan di gedung KPK, rumah sekap, hingga juga dilakukan di dalam ruang sidang Tipikor untuk meminta saksi menyebut nama yang ditargetkan itu siapa, tandas Fahri

Tujuannya itu yaitu hanya untuk bisa membungkam pihak-pihak yang selama ini bermasalah ataupun kritis terhadap lembaga antirasuah tersebut. Kemudian terkait akan hal tersebut, Fahri sendiri juga mengklaim dirinya sering acap kali menjadi korban rekayasa agar bisa bungkam dalam mengkritisi kinerja dari KPK.

“Tentunya dengan adanya motif pemerasan (bullying) KPK yaitu untuk mempermudah penghukuman yang mana dilakukan didalam persidangan Tipikor. Selain itu, juga tentunya untuk membungkam mulut pejabat yang memang bermasalah dan juga pihak yang kritis kepada KPK,” ucapnya.

Selanjutnya, KPK juga seringkali menyadap dan juga mengumpulkan informasi secara ilegal terkait dengan para pejabat negara untuk bisa mendapatkan rahasia mereka. Nah dari rahasia itu nantinya akan dijadikan bahan untuk membully ataupun mengancam para pejabat negara.

Dan untuk lebih lanjutnya lagi, menurut keyakinannya, pihak KPK juga kerap menjadikan kasus dan data seseorang untuk dijadikan sebagai salah satu pertukaran dengan sikap pribadi ataupun sikap resmi dari lembaga tersebut.

Semisalnya seperti mantan Bendahara Umum dari Partai Demokrat yakni M Nazaruddin sering menyeret adanya beberapa nama petinggi partai ke dalam kasusnya. Hal ini merupakan bentuk contoh dari perjanjian antara Nazaruddin dengan KPK agar kasusnya tidak kemudian dilanjutkan.

“Ada itu partai yang paling sering disebut oleh Nazaruddin akan tetapi karena barter perjanjian, akhirnya kemudian tidak dilanjutkan. Dan tentunya di sisi lain, ada banyak itu namanya partai yang sengaja ditargetkan,” paparnya menjelaskan.

Related posts