Partai Hanura Sebut Penolakan Perppu Pembubaran Ormas Dimanfaatkan Bagi Sebagian Parpol Sebagai Panggung Sandiwara

Partai Hanura Sebut Penolakan Perrpu Pembubaran Ormas Dimanfaatkan Bagi Sebagian Parpol Sebagai Panggung Sandiwara

Berita Aktual, Berita Nasional – Partai Hanura kini tengah mengklaim bahwa seluruh fraksi di DPR sebenarnya telah menyetujui substansi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 perihal mengenai Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Hanya saja, ada fraksi yang memang mencoba untuk mencuri perhatian dengan cara menolak Perppu Ormas ini, yang mana tidak lain adalah untuk kepentingannya Pemilu 2019.

“Saya merasa yakin secara substansi semua fraksi pada awalnya setuju, namun persoalannya adalah ketika menjelang Pemilu, tentu ada juga kelompok atau orang yang sengaja ingin mencari panggung, maka pastinya muncul hal yang berseberangan dan menolak Perppu,” ucap Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana ketika dihubungi di Jakarta, pada Jumat (08/09).

Fraksi Hanura menerima putusan Perppu Ormas dengan alasan agar terciptanya stabilitas keamanan dari ancaman kelompok-kelompok yang memang membahayakan NKRI.

“Dan kita tahu bagaimana kelompok atau organisasi tertentu memang memiliki agenda-agenda yang dapat membahayakan eksistensi dari NKRI. Semua orang yang melek tahu akan hal tersebut,” ucapnya.

Kemudian dirinya menepis mengenai opini bahwa Perppu Ormas merupakan senjata pemerintah untuk dapat bersikap otoriter. Justru dengan melalui Perppu Ormas ini, maka sudah jelas pemerintah akan berupaya dalam melindungi negara dan rakyat dari paham para kelompok-kelompok radikal.

“Sehingga Perppu itu tidak untuk menghadirkan otoriterian baru. Mana mungkin ada gaya seperti itu didalam diri Pak Jokowi, yang ada malahan bagaimana kita melindungi negara ini dari syahwat politik orang yang memang memiliki faham transnasionalisme dan juga radikalisme,” ungkap Dadang.

Salah satu dari isi Perppu yang memicu opini pemerintah bakal nantinya bertindak otoriter yaitu hilangnya ketentuan atas pembubaran ormas lewat pengadilan. Dadang sendiri menganggap tudingan tersebut adalah salah. Pasalnya, Perppu itu untuk mengatur bagi ormas yang dibubarkan dipersilahkan untuk mengajukan banding ke pengadilan.

“Jadi apabila sebuah ormas yang telah dibubarkan oleh Pemerintah melihat ini memang tidak benar maka bisa memPTUN pemerintah. Jadi tidak benar tidak ada due process of law,” tegasnya.

Related posts