PBB Mendesak Indonesia Untuk Meninjau Kembali Ketidakadilan Hukum Yang Menjerat Ahok

PBB Mendesak Indonesia Untuk Meninjau kembali Ketidakadilan Hukum Yang Menjerat Ahok

Berita Aktual, Berita Nasional – Dengan adanya kasus penistaan agama yang telah menjerat Basuki Tjahja Purnama (Ahok) hingga akhirnya diputuskan oleh majelis hakim bahwa Ahok bersalah dengan vonis hukuman pidana 2 tahun penjara, ternyata bukan hanya membawa perhatian bagi warga masyarakat yang ada di Indonesia, namun telah meramban samapi ke dunia internasional.

Salah satunya adalah PBB ( Perserikatan Bangsa- Bangsa), hingga saat ini diketahui PBB telah mendesak Indonesia terkait dengan ketidakadilan yang dihadapi oleh Ahok. Adapun desakan yang dilesatkan oleh pihak PBB adalah segera untuk ditinjaunya ulang kembali hukum yang telah menjerat Ahok.

Berdasarkan pernyataan dari Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) melalui akun resmi Twitte mereka mengatkan bahwa pihak mereka tengah memperhatikan hukuman penjara untuk sang Gubernur non aktif Ahok terkait dengan adanya tuduhan langsug terkait mengenai penodaan agama Islam. sehingga disini kami berperan dalam mendesak dari sistem pemerintah untuk kembali dala meninjau ulang hukum penistaan tersebut.

Bukan hanya itu, Amnesty International juga mengeluarkan pendapat yang sama dengan OHCHR yang telah menyatakan secara resmi bahwa keputusan pengadilan yang menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara 2 tahun kepada Ahok merupakan salah satu cerminan dari ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.

“Tentunya dengan adanya keputusan tersebut telah membuat dugaan adanya ketidakadilan didalam hukum yang mana telah menyeret Ahok dalam hukum penodaan agama,” ungkap Amnesty International sewaktu adanya siaran pers pada Selasa (09/05/2017).

Amnesty International kemudian lantas menjelaskan perihal Pasal 156 dan 156 (a) KUHP tentang penodaan agama tersebut harus dihapus karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat membalikan dan malah menjadi hukuman bagi orang yang sebenarnya hanya ingin menyampaikan pendapatnya.

Selain itu ada juga Uni Eropa yang teryata juga menyuarkan hal yang sama melalui situs resmi mereka, Melalui pernyataan resminya, dari kantor perwakilan Uni Eropa untuk Indonesia dan juga Brunei Darussalam mengatakan bahwa hukum penodaan agama tersebut dapat menimbulkan adalanya penghalangan kebebasan dalam berekspresi.

Pembelaan Ahok atas ketidakadilan yang diterimanya ternyata bukan sampai disitu saja, terdapat sejumlah pejabat dari perwakilan asing yang ada di Indonesia pun juga angkat bicara tidak lama seusai keputusan dari pengadilan yang dibacakan kepada Ahok pada Selasa (09/05/2017), termasuk diantaranya Duta Besar Inggris untuk Indonesia yakni Moazzam Malik.

“Saya pribadi mengenal Ahok, dan juga menggagumi beliau. cara kkerjanya memang terbukti untuk Jakarta. Saya juga percaya bahwa dirinya bukanlah seseorang yang anti muslim. Doa saya juga untuk ibu Veronica dan keluarga, agar diberikan ketabahan. Seharusnya para pemimpin dapat saling menjaga toleransi dan juga kerukunan,” ungkap Malik melalui medsos Twitter pribadinya.

Related posts