Pembuktian Nazaruddin Soal E-KTP

pembuktian-nazaruddin-soal-e-ktp

Berita Aktual, Berita Nasional Nyanyian masalah masalah e-KTP itu disenandungkan M Nazaruddin pada Selasa 26 September 2016. Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu barusan usai melakukan kontrol di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika itu.

Dia membuka bekas Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi ikut serta masalah e-KTP. Dia menyampaikan, Gamawan pada saat masihlah menjabat Mendagri, ikut terima gratifikasi berkaitan proyek e-KTP.

” Saat ini yang tentu e-KTP telah diakukan oleh KPK. Kita mesti yakin dengan KPK. Yang tentu Mendagrinya saat itu (Gamawan Fauzi) mesti tersangka, ” ucap Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 September 2016.

KPK kembali memeriksanya pada 18 Oktober 2016. Keinginan Nazaruddin juga makin tidak terbendung untuk membuka korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012 ini ke umum.

Selesai melakukan kontrol, Nazaruddin kembali ‘bernyanyi’ masalah masalah itu. Terlebih pihak-pihak yang disangka ikut menerima‎ aliran dana korupsi e-KTP ini. Mereka yang dimaksud Nazaruddin, yaitu bekas Menteri Keuangan Agus Martowardojo serta bekas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Djafar Hafsah.

” (Aliran dananya) itu ke Mendagri saat itu (Gamawan Fauzi), Dirjen ‎Dukcapil saat itu (Irman), ke Menkeunya saat itu (Agus Marto), serta Djafar Hafsah, ” ucap Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2016.

Sebelumnya bebrapa kontrol itu, M Nazaruddin sering menyebutkan nama petinggi yang disangka ikut ikut serta serta terima aliran dana dari korupsi proyek e-KTP.

Dia pernah menyebutkan Ketua DPR Setya Novanto. Lalu nama Gubernur Jawa Tengah yang dahulu duduk di Komisi II DPR Ganjar Pranowo.

Saat ini, masalah e-KTP ini telah bergulir ke pengadilan dengan mendudukkan Irman serta Sugiharto sebagai terdakwa. Irman adalah bekas Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan serta Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Disamping itu, Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelolaan Info Administrasi Dukcapil Kemendagri.

Keduanya didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) serta atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka disangka lakukan korupsi untuk memperkaya sendiri, orang lain serta korporasi.

M Nazaruddin lewat pengacaranya, Elza Syarief, mengapresiasi kemampuan KPK yang berani membuka masalah e-KTP. Dia juga mempunyai harapan lebih ke KPK.

” Harapannya semuanya yang ikut serta dapat dihukum, ” kata Elza mewakili Nazaruddin.

KPK sendiri menilainya masalah ini adalah satu diantara paling rumit yang pernah diakukan. Terutama, masalah ini melibatkan 70-an nama petinggi.

” Untuk setelah itu, kami ungkap pihak yang ikut ikut serta dengan cara detil yang totalnya meraih 70 orang. 37 nama itu memanglah di dakwaan belum di sampaikan, itu sisi dari 70-an nama (yang ikut serta), ” tandas Febri.

Dari 70 nama yang ikut serta disibakkan Febri kalau salah satunya terbagi dalam 5 korporasi, unsur pimpinan banggar, anggota Komisi II DPR RI, Pimpinan Fraksi, dua Kapoksi (Ketua Grup Fraksi), serta panitia pengadaan.

” Mereka terima beberapa duit menurut jumlah posisinya semasing. Kelak di sidang, satu per satu bakal di buka pihak-pihak yang terima duit, ” papar Febri.

Dia juga menyampaikan, pihaknya masihlah buka peluang, ada saksi baru dalam sidang e-KTP. Meskipun, lanjut dia, saksi itu belum pernah di check KPK.

Sidang masalah e-KTP ini bakal dilanjutkan pada Kamis 16 Maret 2017. Pada sidang itu, jaksa penuntut umum KPK bakal ajukan beberapa saksi untuk memberi keterangannya.

Akankah masalah e-KTP ini tersingkap sesuai sama harapan terpidana masalah korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin?

Mereka Membantah

Ketua DPR Setya Novanto menyanggah ikut serta dalam masalah e-KTP. Dia pernah di check KPK berkaitan masalah ini. Tetapi, dia menyampaikan, sepanjang kontrol, penyidik cuma mengklarifikasi pertemuan di DPR.

” Itu cuma klarifikasi yang terkait saya sebagai ketua fraksi (Golkar). Itu (pertemuan) ada Pimpinan Komisi II, pasti mengemukakan. Namun yang di sampaikan normatif saja, ” papar Setya Novanto selesai kontrol di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 10 Januari 2017.

Nama lain yaitu, bekas Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, yang juga Gubernur Jawa Tengah. Ganjar pernah di check pada 7 Desember 2016. Dia juga menyanggah ikut terima aliran uang dari kajian proyek e-KTP. Hal semacam itu juga jadi sisi yang di tanyakan oleh penyidik KPK dalam kontrol itu.

” Saya jawab tak, kebetulan tadi ada satu diantara yang segera dikonfrontasi ke saya, ya saya jawab apa yang ada, ya saya suka, ” ucap Ganjar.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, di check pada 26 Januari 2017. Olly dituduh oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazarudin terima duit 1 juta USD berkaitan proyek sejumlah Rp 5, 9 triliun.

” Bila ada bukti, lu kasih saksikan, gua tuntut lu, ” tutur Olly dengan suara tinggi selesai di check penyidik di Gedung KPK, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis itu.

Selesai kontrol terlebih dulu, Olly juga menyanggah. ” Saya tak pernah terima suap, ” tutur Olly di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 Juli 2014.

Anas Urbaningrum sempat juga di check penyidik KPK pada 11 Januari 2017.

Ada nama besar lain yang pernah dimaksud Nazaruddin, yaitu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Jafar Hafsah, yang di check KPK pada 5 serta 21 Desember 2016.

Jafar Hafsah, menyanggah ikut ‎menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri. Dia berdalih masihlah duduk di Komisi IV waktu biaya proyek itu dibicarakan berbarengan Komisi II DPR.

” E-KTP itu saya ada di Komisi IV. Sedang e-KTP itu ada di Komisi II. Jadi saya tak, tak memahami persis dari pada e-KTP serta perjalanannya, ‎ ” tutur Jafar selesai kontrol di Gedung KPK, Jakarta, Senin 5 Desember 2016.

Terkecuali Jafar Hafsah, Nazaruddin mengatakan pihak lain yang terima aliran dana itu, yaitu dari kementerian ; bekas Menteri Keuangan masa SBY, Agus Martowardojo yang pernah di check KPK pada 1 November 2016.

Pada kontrol itu, Agus menyatakan juga menyanggah tudingan itu. Diakuinya malah dirinyalah yang menampik kontrak skema tahun jamak atau multiyears, bukanlah Sri Mulyani.

” Saya juga dengar ada kalimat kalau saya jadi Menkeu menukar Sri Mulyani 20 Mei 2010, sebelumnya ini ada penolakan multiyears contract oleh Sri Mulyani. Saya katakan didalam file tak ada penolakan dari Sri Mulyani, yang ada saat multiyears contract ingin diserahkan ke Menkeu, diserahkan 21 Oktober 2010, serta di 13 Desember 2010 tidak diterima oleh saya, ” papar Agus.

Nazaruddin sempat juga menyebutkan nama bekas Mendagri, Gamawan Fauzi. Gamawan pernah di check KPK pada 19 Januari 2017.

Gamawan juga menyanggah ikut serta dalam masalah sangkaan korupsi proyek pengadaan e-KTP seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Lalu, Yasonna Laoly yang sekarang ini menjabat sebagai Menteri Hukum serta HAM juga menolak tudingan itu. Sebagai kader partai oposisi saat kajian proyek e-KTP, Yasonna mengakui tidak pernah ikut serta masalah biaya.

” Dalam kajian program serta biaya, Fraksi PDI Perjuangan begitu gawat. Selama tentang aliran dana saya yakinkan saya tak turut. Bisa di konfirmasi, siapa yang memberi? Dimana? Terlebih disebut-sebut jumlahnya, wah begitu gede itu buat ukuran saya. Yg benar saja, ” tandas Yasonna

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts