Senyum Ahok Untuk Hukuman Percobaan

senyum-ahok-untuk-hukuman-percobaan

Berita Aktual, Berita Nasional Ikhlas, kata yang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok katakan sebelumnya duduk di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selesai sidang juga, dia masihlah dapat tersenyum pada jurnalis yang menunggunya.

Jaksa memohon majelis hakim menghukum Ahok dengan sanksi 1 tahun penjara dengan saat percobaan 2 tahun. Jaksa penuntut umum, Ali Mukartono, mengatakan Ahok dapat dibuktikan bersalah serta terlilit pidana Pasal alternatif 156 mengenai Penodaan Agama.

Ahok mengakui sudah menyerahkan semua ke tim pengacara. Terutama, permasalahan hukum, dia tak memahami. Tetapi, dia meyakinkan bakal membuat nota pembelaan atau pledoi pada sidang kelanjutan Selasa 25 April 2017.

” Ya, saya tidak tahu, bertanya pengacara. Tidak ngerti saya, ” tutur Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Terlebih dulu, Ahok mengakui ikhlas dengan apa pun tuntutan jaksa. Dia pasrah serta sabar hadapi sidang itu.

” Maka dari itu, ini kan takdir hidup orang kan semuanya di tangan Tuhan. Saya besok bakal jalanin dengan sabar, ” tutur dia di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Rabu 19 April 2017.

” Ikhlas apapun yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Yang tentu usai baca tuntutan saya kembali pada kantor, Balai Kota, untuk kerja, ” lanjut Ahok.

Hukuman Percobaan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah melakukan sidang tuntutan atas masalah sangkaan penodaan agama. Pada tuntutannya, jaksa penuntut umum (JPU) memohon hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan saat percobaan 2 tahun pada Ahok.

Apabila hakim mengabulkan tuntutan jaksa, jadi berdasar pada Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ahok mesti melakukan pidana 1 tahun penjara bila sepanjang 2 tahun saat percobaan lakukan satu tindak pidana.

Bila Ahok tak lakukan satu tindak pidana sepanjang 2 tahun saat percobaannya, pidana penjara itu tak perlu digerakkan.

” Jadi tuntutan pidana 1 tahun dalam saat percobaan 2 tahun artinya Pak Basuki tak masuk penjara bila dalam 2 tahun saat percobaan tak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetaplah yang dijatuhkan padanya, ” tutur pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, selesai sidang tuntutan Ahok di Departemen Pertanian, Jalan Harsono RM, Ragunan, Kamis 20 April 2017.

Wayan menilainya tuntutan hukuman percobaan ini tunjukkan kebingungan jaksa dalam menuntut Ahok. Terutama, dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan peran Buni Yani memperingan hukuman untuk Ahok.

” Di satu pihak membebankan Buni Yani, namun menuntut Ahok. Harusnya Buni Yani yang bertanggungjawab yang merubah redaksi, serta telah jadi tersangka. Mengapa Ahok dituntut. Tuntutannya percobaan lagi, itu untuk tunjukkan keragu-raguan mengenai kepercayaan jaksa. Ini bentuk keragu-raguan jaksa. Bila masalah serame ini tuntutannya percobaan, pastinya jaksa beberapa sangsi, ” papar Wayan.

Pasal Alternatif

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dituntut 1 tahun penjara dengan 2 tahun saat percobaan. Pada tuntutannya itu, jaksa memakai satu dari dua pasal alternatif yang didakwakan ke Ahok.

Ketua tim JPU Ali Mukartono menerangkan argumen menuntut Ahok dengan pasal alternatif. Ia mengungkap, pemakaian alternatif dalam dakwaan Ahok yaitu untuk sangat mungkin jaksa bisa pilih pasal mana yang dapat jadikan untuk menunjukkan masalah Ahok.

” Jadi bukanlah tak dimasukkan. Dari dua dakwaan alternatif, jaksa pilih alternatif ke-2. Mengapa? lantaran telah diterangkan diantaranya buku yang di buat yang berkaitan, Pak Ahok, di terima sebagai kenyataan hukum, ” papar Ali Mukartono.

Ia mengungkap, dalam buku Ahok, Mengubah Indonesia, dijelaskan siapa pemakai Surat Al Maidah. Ia menerangkan, pemakaian Surat Al Maidah yang ditujukan Ahok tidaklah elite politik.

” Bila sekian maksud beliau jadi ini masuk kelompok umat Islam. Pemakai Al Maidah itu siapa? Kelompok umat Islam. Jadi tuntutan jaksa memberi di alternatif ke-2, ” tutur Ali.

Tentang tuntutan 1 tahun penjara dengan 2 tahun saat percobaan, ia menerangkan, basic pertimbangannya yaitu pada unsur memberatkan serta memperingan. ” Telah di sampaikan memberatkan apa, memperingan apa. Namun janganlah disebutkan enteng atau tak, itu relatif, ” ungkap dia.

Ali Mukartono menyatakan, masalah yang menerpa Ahok telah penuhi unsur dalam pasal alternatif berkaitan penghinaan agama. ” Menurut kita telah. Dakwaan alternatif dua-duanya tindak pidana, namun lebih pas yang mana. Tak ada kesangsian, ” tegas dia.

Jaksa menyebutkan, Ahok tidak bisa didakwa dengan Pasal 156a KUHP mengenai Penodaan Agama. Sebab, apa yang disampaikan Ahok mengenai Surat Al Maidah ayat 51 tidak penuhi unsur kemauan mengejek agama.

” Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP yaitu dengan maksud untuk memusuhi serta mengejek agama, jadi pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tak pas diaplikasikan dalam masalah a quo, ” tutur jaksa dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Jaksa menerangkan, aplikasi Pasal 156a KUHP berdasar pada UU No 1/PNPS Tahun 1965, dimana cuma dapat diaplikasikan jika pelaku mempunyai kemauan. Tetapi dalam perkara ini, Ahok tidak dapat dibuktikan mempunyai kemauan mengejek agama.

” Oleh karenanya bisa diambil kesimpulan kalau delik seperti ditata dalam Pasal 156a huruf a KUHP cuma diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk mengejek pada agama, bukanlah bentuk kesengajaan yang lain, ” jelas dia.

Tanpa Tekanan

Sepanjang membuat tuntutan untuk Ahok, JPU mengakui tak memperoleh desakan apa pun, termasuk juga politik.

” Tidak ada, ” tutur Jaksa Ali Mukartono selesai sidang di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Ali juga menyanggah tuntutan itu berkaitan dengan kekalahan terdakwa Ahok dalam Pilkada DKI 2017 putaran ke-2.

” Tidak ada masalah. Saya masalahnya perkara jalan, ” Jaksa Ali menandaskan.

Selesai sidang, JPU memperoleh pengawalan ekstra ketat dari polisi selesai menuntut terdakwa perkara sangkaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ahok dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan saat percobaan 2 tahun.

Tim JPU dikawal ketat polisi bersenjata serta polisi tak mengenakan seragam selesai sidang. Pengawalan itu diawali dari sejak dalam ruangan sidang.

Ketua KPU Ali Mukartono pernah memberi pernyataan pers demikian keluar dari ruangan sidang. Tetapi konferensi pers itu berjalan cukup singkat.

Tim JPU lantas diarahkan menuju ke kendaraan taktis punya Polri dengan pengawalan ketat. Kendaraan taktis yang ditumpangi tim JPU ini dapat memperoleh pengawalan beberapa mobil patroli di depan serta belakangnya.

Panorama ini belum pernah tampak pada sidang Ahok sebelum-sebelumnya. Umumnya, aparat kepolisian cuma mengamankan jalannya persidangan. Pengawalan pada tim JPU cuma hingga ke kendaraan mereka yang terparkir di ruang Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Disamping itu, pernah berlangsung kericuhan pengunjung sidang Ahok. Kericuhan antar-dua grup berlangsung sebentar persidangan selesai. Grup itu yaitu simpatisan Ahok serta massa kontra-Ahok.

beberapa pengunjung satu persatu keluar dari ruangan sidang demikian persidangan selesai. Persis di depan pintu Auditorium Kementan, berlangsung keributan pada sekumpulan pria dengan ibu-ibu berbaju kotak-kotak.

” Alquran mesti dibela! ” seru seseorang pria sembari menunjuk-nunjuk ke arah kerumunan ibu-ibu, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan.

Grup ibu-ibu disangka simpatisan Ahok yang mendengar seruan itu malah bicara lebih keras. Dari sebagian ibu-ibu itu, ada satu orang yang terlihat cemas serta mengakui diancam bakal dibunuh.

” Dia ngomong bunuh-bunuh, tolong, Pak, ngomongnya bunuh-bunuh, ” papar ibu itu.

Keadaan ini segera diakukan oleh aparat kepolisian yang berjaga di tempat. Situasi panas mulai mereda saat dua grup itu dipisahkan dengan keluar ruangan sidang lewat pintu yang tidak sama.

Salam Admin By Vijay Semoaga Berita Ini Bermanfaat.

Related posts